Ridwan Kamil Prioritaskan Ciayumajakuning Jadi Kawasan Ekonomi Khsusus

BANDUNG–Hasil rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Daerah (RPJMD), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), akan memprioritaskan wilayah Ciayumajakuning dan sekitarnya untuk menjadi kawasan metropolitan baru. Menurut RK, kawasan Kertajati (Kabupaten Majalengka), Patimban (Kabupaten Subang) dan Cirebon (kota/kabupaten) akan masuk dalam Kawasan Ekonomi Khsusus (KEK). Hal itu mengingat, wilayah tersebut sudah dan akan dibangun akses-akses transportasi. Baik darat, laut dan udara. “Di mana ada konektivitas, pasti di sana ada pertumbuhan. Daripada pertumbuhannya sporadis atau asal-asalan, lebih baik kita skenariokan dari sekarang,” tuturnya. Untuk menyambut hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyiapkan instrumen aturan sehingga pembangunan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. “Perda tata ruangnya sudah kita serahkan ke DPRD Provinsi Jawa Barat untuk dibahas. Mudah-mudahan bulan depan selesai,” tuturnya. Dijelaskan RK, kawasan metropolitan yang disebut sebagai KEK adalah jawaban dari dinamika pembangunan Jawa Barat ke depan. Mengingat, Jawa Barat tengah diguyur sejumlah mega proyek pembangunan. Seperti jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, Pelabuhan Patimban, Jalan Tol Cisumdawu, dan lain-lain. “Pembangunan ini harus kita sambut dengan penuh optimisme. Karena, masa depan Jawa Barat akan hadir di sana,” jelasnya. Secara general, pemerintah Jawa Barat melalui dokumen RPJMD yang notabene ruh dari janji kampanye pasangan Rindu (Ridwan-Uu) akan menggunakan konsep 50:50 dalam membangun daerah selama 5 tahun ke depan. Artinya, 50 persen menggunakan APBD dan 50 persen sumber-sumber dari non APBD. Itu demi percepatan progres. “Bisa kita menggunakan 100 persen APBD, tapi lama. Makanya, nanti kita undang para pihak, baik pusat, swasta maupun kabupaten/kota untuk ikut terlibat membangun Jawa Barat,” bebernya. Konsep pembiayaan pembangunan tersebut merupakan inovasi yang dilakukan oleh RK dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga, ketimpangan pembangunan bisa segera terakselerasi. “Konsep ini mudah-mudahan bisa sebagai solusi,” ungkapnya. Apalagi, setelah dibedah persoalan IPM Jawa Barat, ternyata terletak pada indikator ekonomi. Sehingga, harus diciptakan kebijakan yang berbasis pada peningkatan ekonomi seperti KEK. “Rasio ekonomi kita masih bermasalah. Kalau pendidikan dan kesehatan sudah lumayan lah,” pungkasnya. Perlu diketahui, Pemerintah Jawa Barat akan menyiapkan sejumlah titik KEK dengan syarat memiliki lahan seluas 200 hektare. Rencananya, titik-titik yang diprioritaskan antara lain Sukabumi, Pangandaran, Subang, dan Majalengka. (jun)