Moratorium Daerah Baru Masih Berlaku, PDIP Pertanyakan Pemekaran Indramayu

INDRAMAYU - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu menilai, soal pemekaran Kabupaten Indramayu merupakan isu laten yang terus diproduksi menjelang tahun politik. Hal itu disampaikan dalam pemandangan umum terhadap penjelasan bupati tentang persetujuan bersama pembentukan daerah persiapan Kabupaten Indramayu Barat (Inbar), Rabu (6/2). “Dalam kacamata politis, tentu kami dapat menafsirkan bahwa ini adalah wacana politik artikulatif dan atraktif yang sekarang kembali dibangun pemerintah daerah, dengan tujuan melempar bola panas pemekaran dari tanggung jawab politik bupati atas janji kampanyenya kepada institusi lain. Sebab kita semua tentu tahu dan menyadari bahwa moratorium pembentukan daerah otonomi baru masih berlaku,” kata Juru Bicara Fraksi PDIP, Abdul Rohman,. Menurut Rohman, secara umum Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa pemekaran saerah dapat menimbulkan beban anggaran bagi pemerintah pusat. Seperti dana alokasi umun (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), bantuan provinsi, dan lain-lain. “Hal ini tentu bisa dipahami, melihat arus fiskal Kabupaten Indramayu yang menggantungkan lebih dari 80% dana dari provinsi dan pemerintah pusat,” ujarnya. Terkait alasan dilakukannya pemekaran, karena rentang kendali pemerataan pembangunan dan akselerasi kesejahteraan masyarakat, Fraksi PDI Perjuangan menilai itu hanya alasan normatif dan teknis. Di samping itu, kata Rohman, belajar dari terciptanya daerah otonomi baru yang sudah ada, ternyata alasan tersebut belum mampu dilaksanakan secara optimal. “Jadi secara subsatansi Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa pemekaran daerah sendiri tidak lebih dari keinginan elite sebagai upaya bagi-bagi kekuasaan,” tandasnya. Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Sirojudin menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi atas upaya pemerintah daerah, khususnya Bagian Otonomi Daerah yang sudah berupaya secara sistematis membuat berbagai persiapan administratif, sampai isu pemekaran ini sudah memasuki tahapan yang lebih baik dari sebelumnya. “Meski demikian kami mempertanyakan tentang bagaimana kesiapan  terhadap berbagai persoalan yang akan muncul, bila moratorium pemekaran dicabut dan Indramayu Barat lolos secara asministratif,” ujar Sirojudin. Sirojudin menyimpulkan, Fraksi PDI Perjuangan mendukung upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Bagian Otonomi Daerah dalam menyiapkan syarat administratif. “Sebagai konsekuensinya, kami berharap semua stakeholder serius mengikuti tahapan ini sampai terwujud Kabupaten Indramayu Barat. Kami juga mempertanyakan kapan target pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Indramayu Barat selesai. Ini penting untuk mengukur apakah isu pemekaran ini memang serius atau hanya intrik politik,” tegas Sirojudin. (oet)