Ancam Kerahkan Ribuan Massa ke Kantor Bupati KUNINGAN- Dalam dua hari terakhir ini, Kota Kuningan diguncang aksi unjuk rasa yang melibatkan ratusan massa. Sehari sebelumnya, massa mahasiswa meluruk gedung DPRD menentang RUU Ormas. Kali ini ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masa dan Pemuda untuk Rakyat (Gempur) dan warga di sekitar lereng Gunung Ciremai menggelar aksi serupa di Jalan Siliwangi, tepat di di Kantor Bupati Kuningan, Jumat (12/4). Menggunakan berbagai jenis kendaraan, massa yang membawa mobil pengangkut sound system sudah berada di depan pendopo sekitar pukul 09.00. Dari pantauan Radar, aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00 tersebut dijaga ketat oleh aparat keamanan dari Polres Kuningan. Petugas satlantas juga menutup ruas jalan Siliwangi arah pusat kota. Pengguna jalan diarahkan melawati jalur depan stadion tembus ke Jalan Aruji. Tak ampun kemacetan terjadi setelah ditutupnya ruas jalan tersebut. Pengguna jalan yang kecewa meminta agar pendemo tidak memblokade jalan, karena perekonomian masyarakat terganggu. “Silakan saja kalau mau unjuk rasa, sebab itu bagian demokrasi. Tapi tolong saat melakukan aksi demo jangan menutup jalan, karena yang merasakan akibatnya adalah rakyat kecil seperti sopir angkot atau ibu-ibu yang mau ke belanja. Coba bayangkan sudah satu jam jalan ditutup, sementara setoran angkot juga tetap harus bayar. Para pendemo katanya membela rakyat kecil, tapi tolong jangan sampai menutup jalan,” ungkap sejumlah sopir angkot yang kesal rutenya tertutup para pendemo. Sementara itu, sambil membawa spanduk serta tulisan yang mengecam keberadaan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), mereka juga menuntut kepada Bupati H Aang Hamid Suganda untuk membubarkan Balai BTNGC dan mengembalikan kepengurusannya kepada Perhutani. Karena mereka menilai, sejak Gunung Ciremai dikelola oleh BTNGC, keberadaannya tidak berpihak dan banyak merugikan masyarakat. Dalam orasinya, mereka juga menyampaikan tiga alasan kenapa BTNGC harus dibubarkan, pertama karena masyarakat di sekitar lereng gunung ciremai sudah terampas tata kelola hutan Gunung Ciremai. Kedua, ekosistem dinilai sudah rusak akibat pengelolaan oleh BTNGC. Ketiga BTNGC lebih memihak perusahaan asing ketimbang lokal. Karena itu, masyarakat menilai, kehadiran BTNGC tidak menyejahterakan rakyat dan lebih baik dibubarkan saja. “Aksi ini kami lakukan untuk menagih janji bupati yang diutarakan beberapa waktu terkait akan membubarkan BTNGC. Tapi sekarang Pak Bupati malah tidak ada di tempat. Karena itu, kami akan kembali datang dengan jumlah massa yang jauh lebih banyak dari sekarang. Sekitar dua ribu orang akan meluruk ke pendopo. Kami tidak main-main. Keinginan kami, TNGC dibubarkan dan dikembalikan ke Perhutani. Supaya masyarakat yang berada di sekitar gunung merasakan dampak positifnya,” tegas korlap aksi, Teddy. Teddy juga meminta agar Pemkab Kuningan bersikap tegas dengan menolak keberadaan TNGC. Menurut dia, masyarakat di sekitar gunung tidak pernah merasakan manfaatnya sejak keberadaan gunung ditangani TNGC. “Karena Pak Bupati sekarang tidak berada di kantor, kami akan kembali datang. Yang datang adalah masyarakat Kuningan, bukan dari luar. Selama ini TNGC tidak membawa dampak perubahan dalam kesejahteraan masyarakat. Buktinya masyarakat tidak dibolehkan mengelola hutan di gunung. Padahal saat dipegang Perhutani, masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan. Dampaknya, kesejahteraan masyarakat juga terangkat,” ungkapnya. Setelah berorasi selama satu jam, ratusan massa yang kecewa karena tidak bia menemui orang nomor satu di Kuningan, mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar minggu depan, sehingga tuntutannya diterima. Usai melakukan aksinya, kemudian massa membubarkan diri dengan melakukan long march menuju taman kota, hingga membuat jalan siliwangi mengalami kemacetan. Aksi ini kontan saja memacetkan arus lalu lintas di dalam kota. (ags)
Kategori :