Golkar-Demokrat-PKS Tak Kooperatif

Survei Transparansi Keuangan Parpol JAKARTA- Tingkat transparansi pendanaan parpol berusaha diukur lewat survei Transparency International Indonesia (TII). Berdasar survei yang bekerja sama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) itu, lima di antara sembilan parpol di Senayan dianggap sangat kooperatif dan bersedia membuka diri untuk penilaian. Lima parpol itu adalah PDIP, Partai Gerindra, PAN, PKB, dan Partai Hanura. \"Namun, ada yang tidak bersedia disurvei,\" ungkap peneliti TII Putut Aryo Saputro saat memaparkan hasil survei lembaganya di Hotel Atlet Century, Jakarta, kemarin (16/4). Partai Golkar, beber dia, merupakan partai yang tidak kooperatif, karena sama sekali tidak bersedia membuka komunikasi. Hampir mirip, Partai Demokrat dan PKS masuk dalam kategori kurang kooperatif. Meski bersedia berkomunikasi, dua partai itu tetap menolak membuka transparansi keuangannya. Sementara itu, PPP hanya membuka diri untuk beraudiensi tanpa memberikan data yang dibutuhkan untuk survei. Berbeda dengan empat partai tersebut, tiga di antara lima partai tersisa yang disurvei masuk kategori sudah transparan. Skor yang didapat Partai Gerindra, PAN, dan PDIP sudah lebih dari 3,00. Dua partai lainnya, PKB dan Hanura, masih belum transparan. Pengumpulan data survei dengan rentang waktu cukup lama, sejak Juni hingga April 2013, itu dilakukan secara kuantitatif dengan acuan kuesioner yang didukung wawancara mendalam. Peneliti juga melihat data sekunder dokumen-dokumen sesuai dengan pertanyaan survei. Informan, utamanya adalah bendahara umum DPP atau yang mewakili. Seluruh pertanyaan survei menggunakan acuan regulasi yang sudah ada. Mulai UU No 2/2011 tentang Parpol hingga UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Skor atas setiap pertanyaan ditetapkan 1-4. Skor 1 untuk data tidak tersedia sama sekali dan skor 4 jika informasi yang dibutuhkan lengkap. Sekjen TII Dadang Trisasongko berharap, program lembaganya kali ini bisa dijadikan langkah awal atau modal awal parpol untuk membangun sistem di dalam partai. Artinya, lanjut dia, hasil survei juga merupakan pertanggungjawaban partai kepada konstituen masing-masing. \"Hanya partai-partai yang transparan yang akan dipercaya konstituennya,\" ujar Dadang di tempat yang sama. Dia menambahkan, partai yang dikelola secara tidak transparan akan berpotensi melahirkan calon pemimpin yang korup. \"Kami juga bisa mengatakan, parpol yang tidak kooperatif tidak memiliki tingkat transparansi yang bisa diukur,\" ujarnya. (dyn/c5/agm)