SETELAH dilantik, Wali kota Drs H Ano Sutrisno MM dan Wakil wali kota Drs Nasrudin Azis SH diwajibkan mengikuti training khusus kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat H Ahmad Heryawan Lc di Griya Sawala, kemarin. Dia mengatakan, kepala dearah dan wakil kepala daerah, baik bupati dan wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota, diwajibkan untuk mengikuti pelatihan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pelatihan akan diikuti selama 6 bulan dan menyeluruh bagi kepala daerah seluruh Indonesia yang baru dilantik. Hanya saja, kata pria yang akrab disapa Aher, training ini diikuti secara bergantian. Bupati atau wali kota, kemudian disusul wakil bupati atau wakil wali kota. Karenanya, jika kepala daerah mengikuti training pemerintahan, maka akan ada Plt yang dilaksanakan wakil kepala daerah. “Perkembangan zaman sekarang, teknologi sudah canggih. Meskipun kepala daerah mengikuti pelatihan, bisa tetap monitor melalui telepon selular,” kata Aher. Training ini, masih kata gubernur yang terpilih kembali periode kedua, diharapkan mampu memberikan pengetahuan tata pola pengelolaan pemerintahan, khususnya kepala daerah yang baru terpilih. Bahkan program ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 2 tahun yang lalu, tapi belum banyak diketahui publik. Pada kesempatan itu Aher juga mengaku bersyukur pilkada pada 24 Februari lalu berlangsung aman, tertib, dan lancar. Meksipun Jawa Barat adalah provinsi terpadat penduduknya se-Indonesia, yakni dengan 45 juta penduduk, tapi secara umum pelaksanaan pilgub dan pilkada berlangsung aman dan tertib. “Atas capaian pelaksanaan pilkada dan pilgub, secara khusus atas nama pemerintah Provinsi Jabar mengucapkan selamat ke KPU Provinsi, Panwaslu Provinsi, KPU dan panwaslu kota/kabupaten. Selamat atas keberhasilan ini, khususnya kepada pasangan Ano-Azis yang terpilih dan sudah dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota 2013-2018. Semoga bisa menyejahterakan masyarakat Kota Cirebon,” ujarnya. Aher juga menyinggung tentang tugas berat di pundak pemimpin. Apalagi kepala daerah saat ini sudah tidak ada dana deskresi lagi, karena dana tersebut sudah ditiadakan. Jabatan bukan kemuliaan, tapi amanat beban yang harus ditanggung pemegang jabatan. Jika dilaksanakan dengan baik, akan menjadi sebuah kemuliaan dan ibadah. (abd)
Kategori :