PGRI Sambut PPDB tanpa Jilid Dua

KEJAKSAN– Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cirebon menyambut baik langkah DPRD Kota Cirebon untuk membuat pakta integritas. Selain itu, para kepala sekolah telah berkomitmen untuk menolak aksi titip menitip dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) jilid dua. Ketua PGRI Kota Cirebon Djodjo Sutardjo SE MM mengatakan, pihaknya menyambut baik dan siap membuat pakta integritas yang ditawarkan Komisi C DPRD. Menurutnya, selama ini PGRI komitmen untuk tidak melakukan aksi titip menitip peserta didik baru pada PPDB online seperti tahun 2012 lalu. Namun, banyaknya pemaksa kehendak yang meresahkan, membuat banyak kepala sekolah merasa dalam posisi sulit. “Satu sisi kita ingin taat aturan, sisi lain banyak dari mereka yang mengancam dan intimidasi,” terangnya kepada Radar di kantornya, Rabu (17/4) lalu. Djodjo menerangkan, pada tahun 2012 itu, dia dan para kepala sekolah benar-benar merasakan tekanan yang kuat dari pemaksa kehendak. Meskipun demikian, dia menyadari para pemaksa kehendak itu memiliki kepentingan agar anaknya atau titipannya bisa sekolah di tempat terbaik. Namun, hal itu menjadi satu pelanggaran yang membuat kacau dunia pendidikan Kota Cirebon. “Banyak kepala sekolah yang lari. Saya tetap hadapi. Memang banyak yang ngomong kasar dan ancaman fisik, tapi tidak membuat saya takut,” ungkapnya. Kepala SMAN 1 Cirebon Drs H Muchtar MPd mengatakan, pakta integritas merupakan solusi yang baik. semua pihak harus menaati apa yang dicantumkan dalam pakta integritas itu. Sebagai kepala sekolah yang terlibat langsung dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2013 ini, Muchtar yakin, para kepala sekolah lain sudah siap dengan berbagai kemungkinan. Menurutnya, sebagus apapun aturan dan kesepakatan, jika tidak ditaati akan percuma. “Kuncinya, semua pihak harus patuh pada aturan,” tegasnya. Hal senada disampaikan Kepala SMAN 8 Cirebon, Nendi SPd MM. Sebagai kepala sekolah, menjadi harapan agar dunia pendidikan tidak diributkan dengan aksi titip menitip peserta didik baru. Walaupun sekolahnya tidak merasakan kerasnya aksi titip menitip dari pemaksa kehendak itu, namun,dia bisa merasakan hati koleganya sesama kepala sekolah, saat itu. Justru, akibat dari pemaksa kehendak yang memaksakan titip menitip siswa didik baru, SMAN 8 menjadi salah satu korban dengan kekurangan murid baru. “Saya mendukung penuh penolakan aksi titip menitip. Semua elemen harus menaati itu,” tukasnya. Sementara, Ketua Komisi C DPRD H P Yuliarso BAE mengatakan, dewan paling siap dibandingkan lainnya dalam menolak aksi titip menitip peserta didik baru tahun 2013 ini. Dikatakan, sesuai dengan kebijakan Wali kota Ano Sutrisno dan Wakil Wali kota Nasrudin Azis, komitmen untuk menolak aksi titip menitip menjadi satu keharusan. “Saya menantang mereka membuat pakta integritas. itu untuk ditaati, bukan dilanggar,” cetusnya. Wali kota Drs H Ano Sutrisno MM mengatakan, dia bersepakat dengan wakilnya (Nasrudin Azis) untuk menolak aksi titip menitip dalam PPDB tahun 2013. Di samping itu, Ano telah memberikan arahan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Drs Anwar Sanusi MSi) untuk menolak dengan tegas para pemaksa kehendak. “PPDB 2013 ini merupakan testcas pertama kebijakan pasangan Ano-Azis,” tegasnya. Karena itu, seluruh elemen harus turut mendukung perbaikan dunia pendidikan Kota Cirebon. Jika tidak dilakukan dari sekarang dengan aksi bersih-bersih, pendidikan di Kota Cirebon tidak akan maju. “Mulai dari tahun ini, saya berkomitmen untuk menolak aksi titip menitip. Tidak ada lagi PPDB jilid dua,” ucapnya. (ysf)