H-1 Ujian Masih Distribusi

Tidak Ikut Pegang Duit, 12 Anggota BSNP Siap Diaudit JAKARTA - Ketepatan waktu pelaksanaan UN SMP/sederajat yang dimulai pagi ini, akan menjadi pertaruhan kredibilitas Mendikbud Mohammad Nuh. Jika UN SMP hari ini tidak serentak, seperti jenjang SMA pekan lalu, publik bakal semakin memandang menteri asal Surabaya itu amatiran menjalankan ujian tahunan itu. Seperti biasanya, Nuh kemarin (21/4) menjabarkan update pendistribusian naskah unas SMP. \"Sampai pukul 12.00 WIB (kemarin, red) naskah sudah terdistribusikan di seluruh provinsi. Ini dalam konteks yang sebelas provinsi warisan PT Ghalia Indonesia Printing itu,\" papar Nuh. Kesebelas provinsi itu adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bali, NTB, dan NTT. Nuh menuturkan, perkembangan positif itu merupakan upaya Kemendikbud memastikan UN SMP tidak boleh sekacau UN SMA dulu. \"Tentu kita boleh berbeda pendapat. Versi Kemendikbud UN SMA itu tidak kacau, tetapi hanya mengalami penundaan,\" kata mantan rektor ITS itu. Nuh menegaskan, sepekan terakhir Kemendikbud fokus menuntaskan misi kelancaran UN SMP. Sehingga dia mengatakan, pihaknya sama sekali mengabaikan segala polemik yang beredar di masyarakat. Nuh menjelaskan, setelah tiba di tingkat provinsi, naskah UN SMP langsung didistribusikan ke tingkat kabupaten dan kota. \"Jadi kalau hari ini (kemarin, red) ada pemkab atau pemkot yang mengeluh belum menerima soal ujian, ya memang belum. Yang penting kan hari H-nya besok (hari ini, red) naskah ujian sudah di tangan siswa,\" paparnya. Meskipun perjalanan naskah ujian dari tingkat provinsi ke kabupaten dan kota baru mulai H-1 ujian, Nuh optimis tidak akan sampai mengganggu pelaksanaan ujian. Bahkan sampai menyebabkan penundaan pelaksanaan ujian. Sebab Nuh mengatakan, pengiriman naskah ujian untuk daerah-daerah remote atau daerah terpencil, sudah dikebut beberapa waktu lalu. \"Yang mulai berjalan H-1 ini adalah untuk kabupaten dan kota yang cenderung mudah dijangkau transportasinya,\" papar Nuh. Dia juga mengatakan, untuk pendistribusian darurat ini, Kemendikbud tetap di-backup penuh oleh personel TNI dan Polri. Untuk transportasi darat rata-rata dibantu truk-truk polisi. Sedangkan transportasi udara dan laut, dibantu TNI. \"Jadi jika lihat di daerah-daerah, ini sudah seperti perang,” katanya. Nuh juga mengingatkan, jika Kemendikbud menjalankan skenario khusus dalam pengiriman naskah UN SMP. Yakni pengiriman tidak sekaligus empat paket naskah sesuai hari pelaksanaan ujian. Sebaliknya Kemendikbud menggunakan skenario pengiriman naskah ujian hari pertama dan kedua lebih dulu, kemudian disusul pengiriman naskah untuk hari ketiga dan keempat. Sempat muncul kekhawatiran panitia lokal UN di 11 provinsi yang sempat bermasalah bakal kewalahan hari ini. Sebab selain menggelar UN SMP, mereka juga menjalankan UN SMA pengunduran dari jadwal sebelumnya. Seperti diketahui, UN SMA yang sejatinya digelar Senin dan Selasa pekan lalu (15-16/4) diundur menjadi hari ini dan besok (22-23/4). Nuh memastikan untuk urusan pengawas, ada perbedaan antara pengawas UN SMP dan SMA. Dia menjamin, jika UN SMP dan SMA yang bersamaan waktunya di 11 provinsi tidak akan mengalami kendala dari sektor kesiapan panitia. Selain memaparkan tentang persiapan UN SMP, Nuh juga mengatakan, Kemendikbud sedang menghitung pembengkakan biaya UN secara keseluruhan. Sebagaimana diketahui setelah terjadi kekacauan unas SMA, Kemendikbud menggunakan banyak bala bantuan. Di antaranya dari TNI, Polri, hingga relawan dari PTN. \"Kita memang sedang menghitung berapa biaya penambahannya. Saya belum bisa sebutkan,\" kata dia. Namun untuk urusan pengalihan pencetakan dan pendistribusian naskah dari PT Ghalia ke PT Temprina Media Grafika, PT Pura Barutama, dan PT Jasuindo Tiga Perkasa, Nuh mengatakan, menggunakan sistem business to business (B to B). Dengan skema ini, pemerintah tidak membayar biaya tambahan kepada tiga percetakan limpahan dari PT Ghalia. Sebaliknya ongkos percetakan dan pendistribusian limpahan di tiga percetakan itu dibayar oleh PT Ghalia. \"Jadi untuk urusan kontrak percetakan, anggaran dari pemerintah tetap,\" papar Nuh. UN SMP tahun ini diikuti sekitar 3,7 juta siswa di seluruh Indonesia. UN SMP digelar di 51.163 unit sekolah yang terdiri dari 208.633 unit ruang ujian. Unas SMP diawasi sebanyak 417.266 pengawas ujian.   **BSNP Pastikan UN Tidak Sesuai POS   Sementara itu pihak Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) memastikan, jika UN 2013 ini tidak berjalan sesuai prosedur operasional standar (POS). \"Kita tahu, kami baru saja mengalami kondisi krisis,\" paparnya Ketua BSNP M Aman Wirakartakusumah. Dia tidak mengelak jika banyak standar baku POS UN yang telah dilanggar. Seperti pengiriman naskah ujian ke kabupaten/kota seharusnya berjalan H-3 ujian. Sehingga pada saat H-1 ujian naskah sudah bisa dipastikan berada di rayon atau titik terkecil sebelum di unit sekolah penyelenggara ujian. POS lain yang kacau sehingga dibuat ketentuan baru adalah tentang ketentuan fotokopi naskah jika ada kekurangan. Untuk itu, Aman mengatakan, dari pengalaman unas 2013 ini pihaknya akan membuat POS tambahan. \"Kita perlu memiliki contingency plan (rencana darurat, red) POS unas, untuk berjaga-jaga jika ada keadaan krisis yang tentu tidak kita inginkan terulang lagi,\" paparnya. Aman mengatakan, selama ini muncul kesan jika pelaksanaan UN itu adalah murni tanggung jawab BSNP. \"Padahal kami sama sekali tidak memegang anggaran untuk unas. Semua anggaran itu ada di Kemendikbud,\" paparnya. Dia mengatakan, jika posisi BSNP itu adalah membuat POS pelaksanaan UN. Sedangkan untuk POS spesifikasi percetakan UN dibuat penuh oleh Kemendikbud. \"Jadi rincian percetakan seperti apa yang boleh memenangi tender, itu ada di Kemendikbud,\" papar dia. Dengan pernyataan itu, pihak BSNP menunjukkan respons tidak mau dilibatkan jika nanti ditemukan kesalahan dalam penentuan tender pemenang percetakan dan distribusi naskah ujian. \"Saya tegaskan lagi, BSNP tidak ikut memegang anggaran UN,\" katanya. Namun Aman mengatakan, 12 anggota BSNP, termasuk dirinya, siap jika diharuskan Kemendikbud untuk ikut dalam proses audit khusus tentang UN 2013 ini. \"Sebagai wujud pertanggungjawaban, kita siap-siap saja untuk diaudit,\" papar Aman. Dia menegaskan, jika BSNP adalah lembaga independen yang mengawasi kualitas pendidikan. Di antara cara pengawasan kualitas itu melalui unas yang rincian teknisnya dipegang Kemendikbud. Sejatinya anggota BSNP ada 15 orang yang terdiri dari para guru besar dari sejumlah perguruan tinggi. Tetapi Prof Abdi A Wahab dari Universitas Syahkuala dan Prof Johannes Gunawan (Universitas Parahiyangan) menyatakan mundur dari keanggotaan BSNP. Sedangkan Prof Furqon dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyatakan, tidak bisa aktif secara penuh di BSNP.   **Meski Amburadul Tetap Jadi Acuan SNMPTN   Amburadulnya penyelenggaraan UN SMA/sederajat hingga mengalami penundaan hingga dua kali tidak mengugurkan fungsinya sebagai salah satu syarat masuk PTN. Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Djoko Santoso mengatakan, skenario 60 persen kuota mahasiswa baru diisi dari pelamar SNM PTN (seleksi nasional masuk PTN) tetap berjalan. \"Penundaan UN SMA beberapa waktu lalu, tidak berpengaruh pada SNM PTN,\" paparnya. Pernyataan ini muncul, karena pihak PTN bisa memastikan, jika unas yang amburadul itu tetap berkualitas atau kredibel. Meskipun di mana-mana soal ujian difotokopi, tetapi pihak PTN tidak mempersoalkan kualitasnya. \"Jadi tetap kita pakai beberapa syarat SNM PTN. Yaitu rapor semester I sampai V (SMA) dan nilai ujian nasional,\" kata guru besar ITB itu. Djoko menegaskan, fungsi hasil UN dalam SNM PTN itu bersifat syarat perlu yang artinya harus ada. Djoko memastikan, kawan-kawan PTN di daerah all out menjaga kredibilitas unas SMA/sederajat. (wan)