Jam Mulai Berbeda, di Bogor Molor 2 Jam, di NTT Digelar Sore JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya ujian nasional (UN) SMP/sederajat dapat dimulai serentak kemarin. Meskipun di sejumlah lokasi UN hari pertama kemarin dimulai di jam yang beragam. Hari pertama UN SMP kemarin sempat diwarnai kabar penundaan UN di empat kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT). Keempat kabupaten itu adalah, Kabupaten Rote Ndao, Sabu Raijua, Manggarai Barat, dan Belu. Namun kabar ini langsung dibantah Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim. \"Saya sekarang ada di NTT. Tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan,\" ujar Musliar tadi malam. Mantan rektor Universitas Andalas, Padang itu mengatakan, kabar penundaan UN di NTT sama sekali tidak benar. \"UN perdana di NTT berjalan hari ini (kemarin, red). Silakan ini berbicara dengan rektor Undana (Universias Nusa Cendana, red) dan ke Kadis Provinsi NTT,\" papar dia. Rektor Undana Prof Frans Umbu Datta mengatakan, UN di empat kabupaten tadi tidak tertunda sampai sehari penuh. Melainkan diundur menjadi pukul 15.00 WITA (16.00 WIB). \"Meskipun berjalan sore hari, semuanya berjalan lancar. Siswa juga tetap semangat mengerjakan ujian,\" katanya. Frans mengatakan, jika penundaan UN perdana beberapa jam itu disebabkan karena naskah ujian baru tiba di tingkat kabupaten pagi hari kemarin. Sehingga panitia membutuhkan waktu agak lama untuk membawa naskah itu ke subrayon lalu ke sekolah. \"Jadi saya tegaskan, tidak ada penundaan UN SMP di seluruh NTT. Termasuk UN SMA juga berjalan lancar hari ini,\" katanya. Kabar pengunduran jam mulainya UN juga terjadi di sejumlah daerah di Bogor. Bahkan di daerah Gunung Putri, Bogor, yang tidak jauh dari kediaman Presiden SBY pelaksanaan UN juga mengalami pengunduran hingga dua jam. \"Memang benar ada penundaan jam mulainya UN di Bogor antara satu hingga dua jam,\" tutur Mendikbud Mohammad Nuh usai sidak di sejumlah SMP di Jakarta, kemarin. Nuh mengatakan, jika target Kemendikbud adalah melaksanakan UN SMP secara serentak pada 22 April. \"Kenyataannya kan memang semuanya serentak hari ini (kemarin, red). Perkara ada penundaan beberapa jam, itu masih kita toleransi,\" papar menteri asal Surabaya itu. Mantan rektor ITS itu mengatakan, pelaksanaan UN SMA hasil pengunduran dari jadwal semula (pekan lalu, 15-16/4) juga berjalan lancar. Dia mengatakan, jika hasil pemantauan di sejumlah lokasi, khususnya di 11 provinsi yang sempat bermasalah tidak ada gangguan UN yang menonjol. Dia mengakui, jika hampir seluruh pejabat Kemendikbud dikerahkan untuk turun langsung memantau UN ke sejumlah daerah. \"Sambil nonton Liverpool melawan Chelsea tadi malam (21/4), saya terus menerima laporan persiapan UN di seluruh Indonesia,\" kata Nuh. Dari laporan yang dia terima, hampir dipastikan tidak ada hambatan, sehingga UN SMP ditunda sampai sehari penuh. Nuh juga mengatakan, jika sampai kemarin masih ada daerah yang belum menerima naskah UN hari ketiga dan kedua, tidak perlu risau. Sebab UN hari ketiga dan kedua baru mulai dikirim dari Jakarta Minggu (21/4) lalu. Diperkirakan paling lama hari ini naskah UN hari ketiga dan kedua sudah sampai di tingkat provinsi atau kabupaten dan kota. Mantan Menkominfo itu menuturkan, pemda harus bekerja sama menyukseskan UN. Dia mengatakan, jika ada sejumlah pemda yang sempat salah komunikasi dalam menjalankan pendistribusian naskah ujian. \"Ada pemda yang tidak segera mendistribusikan naskah ujian untuk daerah khusus, yang sudah tiba lebih dulu. Mereka malah menunggu semua naskah datang,\" kata Nuh. Akibatnya pengiriman naskah ujian semakin molor. Nuh memita pemda juga teliti mengecek kelengkapan naskah ujian. Jika sejak awal bisa dideteksi kekurangan naskah, segera dilaporkan ke percetakan untuk dibuatkan penggantinya. Dia mencontohkan kasus di DKI Jakarta, pantia sempat menemukan kekurangan soal, tetapi segera ditambal oleh pihak percetakan. Nuh juga mengatakan, setelah rangkaian UN SMA dan SMP ini rampung pihaknya segera melakukan evaluasi menyeluruh. Di antaranya adalah desakan supaya kewenangan mencetak naskah ujian dikembalikan lagi ke pemprov. \"Jangan dianggap keputusan kita tarik wewenang mencetak naskah ini tidak ada dasarnya. Keputusan ini juga dari evaluasi desentralisasi pencetakan naskah ujian,\" paparnya. Selama proses pencetakan naskah ujian dijalankan di pemprov, dugaan kebocoran naskah ujian sangat besar. Pihak Kemendikbud kesulitan mengontrol percetakan, karena jumlahnya sangat banyak sekali. \"Kita lihat saja nanti,\" tegasnya. **Diduga Kacau karena Anggaran Diblokir Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian (Balitbang) Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro akhirnya membeber tentang tender UN. \"Maaf baru sekarang, karena sepuluh hari sepuluh malam terakhir saya mengawal percetakan,\" kata guru besar IPB itu. Khairil mengatakan, jika pengumuman pemenang lelang UN digelar pada pertengahan Februari. Tetapi pihaknya baru bisa melaksanakan tanda tangan kontrak pada 15 Maret. Artinya telah terjadi inefisiensi waktu sekitar sebulan. \"Tanda tangan kontrak itu kan menunggu anggaran DIPA Kemendikbud untuk UN dicabut bintangnya oleh Kemenkeu,\" katanya. Seandainya setelah penetapan pemenang lelang langsung dilakukan tanda tangan kontrak pengerjaan naskah ujian, kasus penundaan UN bisa dicegah. Menurut Khairil, kacaunya UN SMA pekan lalu disebabkan karena murni urusan teknis. Yakni PT Ghalia Indonesia Printing, salah satu pemenang lelang, kewalahan dalam urusan pengepakan di tengah deadline yang mepet. \"Kita tidak ingin berpikir ke belakang. Tetapi investigasi kasus UN ini tetap berjalan. Saya objek investigasi, jadi jangan tanya perkembangan hasil investigasi kepada saya,\" urainya. Khairil lantas menjelaskan, tentang perubahan anggaran UN dari Rp544 miliar menjadi Rp644 miliar. Perubahan ini merupakan penyebab tanda bintang di anggaran UN Kemendikbud. Dia mengatakan, jika awal pembahasan DIPA bersama DPR, Kemendikbud mengusulkan anggaran UN sebesar Rp644 miliar. Di mana Rp100 miliar di antaranya adalah anggaran UN SD. \"Pihak DPR meminta anggaran UN SD itu ditransfer ke daerah langsung, jadi anggaran UN di Kemendikbud Rp544 miliar,\" paparnya. Tetapi dalam perkembangannya, Kemendikbud dan DPR sepakat menarik lagi anggaran UN SD tadi. Jadi ada perbedaan antara ketetapan DIPA (Rp544 miliar) dengan hasil finalisasi pembahasan Kemendikbud dan DPR (Rp644 miliar). Khairil mengatakan, sampai kemarin posisi anggaran UN SD yang mereka pegang, dan nantinya disalurkan ke pemprov, masih diblokir Kemenkeu. \"Saya dapat informasi jika malam nanti (tadi malam, red) tanda bintangnya sudah dicopot Kemenkeu,\" tandasnya. Jika memang sudah dicopot, Khairil mengatakan, anggaran UN SD akan segera dicairkan, sehingga proses percetakan naskah ujian sudah bisa dijalankan di provinsi. (wan)
Kategori :