KEDAWUNG– Launching tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Cirebon, yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon di Hotel Aston, Kamis (2/5), tak dihadiri satu pun bakal calon bupati dan wakil bupati. Bahkan pimpinan partai politik juga tidak terlihat di acara tersebut. Ketua KPU, Iding Wahidin M Pdi mengatakan, sebelum menyelenggarakan launching tahapan pilbup ini, pihaknya telah melayangkan surat ke setiap pimpinan partai. Kecuali calon bupati tidak diundang, karena belum ada yang pasti. “Kami sudah melayangkan surat jauh-jauh hari sebelumnya ke semua pimpinan parpol, tapi kalau tidak pada hadir ya kami tidak tahu,” ujar Iding, kepada Radar. Menurutnya, mereka yang diundang adalah partai politik perserta Pemilu 2009 yang mendapatkan kursi dan tidak. Dikatakannya, dengan segala keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, KPU tetap berupaya melaksanakan semua tahapan pilbup. “Adapun rill anggaran kami tidak bisa menjelaskan, tapi yang jelas kita bisa mensukseskan pesta demokrasi nanti, ” ungkapnya. Iding mengungkapkan, KPU akan bekerja keras untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat. Masyarakat juga diharapkan lebih antusias menyambut pilbup. Selain itu, untuk para calon bupati yang akan bertarung nanti, agar dapat bersaing dengan sportif dan bagi yang kalah agar menerima dengan ikhlas. “Pemilu harus menerima perbedaan, dan itu jangan dijadikan bibit konflik di masyarakat. Artinya mereka harus legowo, sehingga nanti kedepan pasca pilbup masih tetap diterima di masyarakat,” jelasnya. Sementara itu, Sekteraris Daerah, Dudung Mulyana memohon kepada seluruh parpol, PPK, dan PPS, dapat menjaga kondusivitas Kabupaten Cirebon. Dengan pengalaman Pilbup 2008, pihaknya yakin di hari H nanti, kondisi tetap aman. “Jadi bagi parpol dan cabup tidak usah terlalu tegang, selain itu jangan juga mencaci maki antar parpol, karena kompetisi tersebut tidak sehat,” terangnya. Sejauh ini, lanjut Dudung, partisipasi partai politik 70 persen dan itu sudah dinyatakan bagus. Terkait penertiban baliho yang dilakukan pendopo melalui Satpol PP yang diindikasikan untuk me-restart kembali situasi politik, dudung membantahnya. Sebab, itu sudah menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satpol PP. “Tidak ada istilah seperti itu,” tepisnya. (sam)
Kategori :