Klarifikasi Kantor Papua Merdeka di Oxford JAKARTA – Pemerintah merespons serius informasi pembukaan kantor perwakilan Papua Merdeka di Oxford, Inggris, belum lama ini. Rencananya, besok (6/5) Kementerian Luar Negeri akan memanggil duta besar Inggris yang ada di Jakarta untuk diminta klarifikasi. Direktur Informasi Media Kemenlu PLE Priatna menyatakan, langkah kementerian tersebut dilakukan sesuai arahan dari Menko Polhukam Djoko Suyanto. ”Sesuai dengan pernyataan Pak Djoko Suyanto, kemenlu siap membantu menindaklanjutinya,” kata Priatna kepada Jawa Pos (Radar Cirebon Group), kemarin (4/5). Menurut Priatna, kemenlu akan meminta klarifikasi dari pihak dubes Inggris terkait dengan diperbolehkannya gerakan papua merdeka membuka kantor di inggris. Sebelumnya, Djoko Suyanto mengatakan, kegiatan Papua Merdeka sama sekali tidak mendapat dukungan dari pemerintah Inggris dan oposisi di Parlemen. ”Secara formal mereka tetap mengakui kedaulatan NKRI atas Papua,” katanya. Nah, pemanggilan dubes Inggris bertujuan untuk menegaskan sikap dan prinsip pemerintah Inggris yang selama ini mendukung NKRI. Seperti diketahui, dalam situs freewestpapua.org, koordinator Free West Papua Campaign (FWPC) Benny Wenda mengatakan tentang pembukaan kantor perwakilan Papua Merdeka di Oxford yang tujuannya untuk memenuhi tuntutan kampanye. Acara itu dihadiri oleh Walikota Oxford, Moh Niaz Abbasi, anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin. Terpisah, anggota DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan, Indonesia tidak perlu gusar dengan manuver dari politisi Inggris dan walikota Oxford tersebut. menurut Eva, berbeda dengan Timtim, Papua tidak pernah menjadi agenda di DK PBB. Sebab, menurut hukum internasional Papua adalah wilayah sah NKRI. ”Satu-satunya alasan menggugat Papua dari NKRI adalah adanya pelanggaran HAM dan genocide, sehingga Indonesia harus membuktikan sebaliknya yaitu Papua damai dan sejahtera,” kata Eva dalam keterangannya, kemarin. Eva mengatakan, terwujudnya Papua yang damai dan sejahtera sangat bergantung pada pelaksanaan Presiden SBY dalam konsep Otonomi Khusus Plus di Papua kepada gubernur baru Papua. Maksud plus tersebut adalah termasuk memulai dialog dengan elemen-elemen pro kemerdekaan. ”Ini kemajuan yang melegakan,” katanya. Dialog atau komunikasi yang konstruktif dengan semua elemen, termasuk yang pro kemerdekaan, bisa menjadi satu-satunya strategi. Itu mengingat pendekatan keamanan yang selama ini tidak membuahkan hasil baik, baik dalam aspek perdamaian maupun kesejahteraan. Eva mengatakan, PDIP yakin Indonesia mampu menyelenggarakan dialog bagi penyelesaian politik tanpa keterlibatan asing seperti di Aceh. ”Kemenlu telah sukses memfasilitasi dialog perdamaian di Mindanao, Thailand Selatan termasuk di Myanmar. Sehingga untuk Papua bukan hal yang sulit,” ujarnya. (mia/fal)
Kategori :