KUNINGAN-Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Kuningan melayangkan surat resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Surat itu berisi permohonan audiensi dengan KPK untuk menyampaikan dugaan kasus jual beli jabatan, politisasi lembaga, dan dugaan penyalahgunaan wewenang di tubuh Kementerian Agama Kanwil Jabar dan Kemenag Kabupaten Kuningan. Dalam rilisnya yang dikirim ke Radar Kuningan, Kamis (20/6), disebutkan surat yang telah dikirim ke KPK itu sebagai bentuk dari tindak lanjut IMM setelah menggelar audiensi dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Kuningan beberapa waktu lalu, guna menanyakan dugaan-dugaan tersebut. \"Pihak KPK sudah menghubungi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kuningan dan telah bersedia menerima audiensi,\" kata Alvian selaku Ketua Bidang Hikmah PC IMM. Namun sebelum melakukan audiensi, IMM akan menggelar aksi di depan gedung KPK RI guna menuntut KPK untuk mengusut tuntas dugaan kasus di tubuh Kemenag Kuningan, khususnya pada mutasi kepala-kepala KUA beberapa bulan ke belakang yang beredar ke publik. \"Ada aroma suap di dalam proses mutasi tersebut, termasuk ada indikasi operator yang diutus untuk melakukan komunikasi kepada para kepala KUA untuk menyiapkan uang mahar atas mutasi yang akan digelar,\" sebutnya. Ia menambahkan, masing-masing kepala KUA harus menyiapkan uang sebesar Rp10 juta bahkan lebih bagi yang ingin tetap bertahan pada posisinya saat ini, dan juga kepala KUA yang akan dipindahkan ke wilayah-wilayah yang dianggap strategis. \"Kalau benar, ini tentu memalukan. Karenanya rencana aksi kami di KPK untuk mengusut tuntas dugaan jual beli jabatan di tubuh Kemenag,\" tambah Alvian. Menurut Alvian, IMM akan terus mengawal proses tersebut meskipun dalam perjalanannya tidak sedikit halangan dan rintangan yang dihadapi. Tidak ada kata mundur dan tidak ada kata menyerah untuk menegakkan kebenaran, kata dia, dan hal ini adalah bagian dari tanggung jawab IMM selaku mahasiswa yang juga sebagai social control dan agent of change.\"Gerakan kami ini adalah murni gerakan mahasiswa,\" tandasnya. Hingga Kamis sore (20/6), belum ada klarifikasi atau tanggapan dari pihak Kemenag Kuningan. Saat Radar menghubungi Kepala Kemenag via telepon selulernya, yang bersangkutan tidak meresponsnya. (muh)
Kategori :