KUNINGAN – Objek Wisata (OW) Waduk Darma setelah dikelola Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Darma Putra Kertaraharja Kuningan, kurang menguntungkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) jadi minim. Bahkan eksisnya PDAU tergantung pada pendapatan dari OW Waduk Darma, yang menyumbang sebesar 37 persen dari pendapatan keselurihan PDAU. Mantan Kepala UPTD OW Waduk Darma, Dodon Sugiarto SPd MPd pun menanggapi kondisi tersebut. Kepada Radar Kuningan, Dodon menyebut Waduk Darma sangat potensial untuk dikembangkan walau untuk penataan dan pengelolaannya masih tergantung kepada kebijakan pihak lain. BBWS Provinsi Jabar dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) yang saat ini sudah menjadi Disporapar (Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata) Kabupaten Kuningan, menurutnya dapat mengelola Waduk Darma, karena PDAU juga hanya mengelola pariwisatanya saja. “Otoritas untuk waduknya sendiri kita nggak ada. Termasuk kepada pengendalian pemanfaatan karamba,” kata Dodon, kemarin (21/6). Waduk Darma, lanjut Dodon, juga punya kendala. Saat mau dikembangkan dengan fasilitas wisata air, ternyata genangan airnya tidak tetap. Fasilitas yang dibangun saat itu yakni air pasang yang di atasnya terdapat rumah makan apung, zet sky, dan lain-lain. “Kendalanya air di Waduk Darma suka pasang surut. Kalau lagi pasang kita bisa membangun rumah apung, zet sky, dan lain-lain. Tapi kalau lagi surut, tentu akan tak berguna,” ucapnya. Namun dalam kondisi Waduk Darma seperti sekarang ini, menurut Dodon, kalau dikelola dengan serius maka ia yakin akan banyak diminati wisatawan. “Zaman dulu saya sudah lumayan, makin diminati dengan adanya fasilitas live musik juga,” katanya. Ia melanjutkan, dari pengalamannya dulu saat mengelola OW Waduk Darma, ia juga yakin sebenarnya saat ini OW tersebut masih bisa dikelola dengan baik dan dapat menghasilkan PAD yang besar. Hanya saja memang diakuinya harus bisa melewati proses yang cukup lama dan butuh nyali tinggi dalam pengeolaannya. “Saran saja, karena Waduk Darma tidak masuk wilayah TNGC (Taman Nasional Gunung Ciremai), sebaiknya pengelolaannya oleh dinas saja (disporapar, red). Dulu kebijakan mengalihkan ke PDAU agak kurang bagus, jadi kurang terurus, pada nggak ada. Zaman saya dulu dari tahun 2003-2008 sudah Rp300 juta setahun masuk (PAD, red). Sekarang nggak ada karena habis oleh belanja pegawai di PDAU,” sarannya. Diberitakan sebelumnya, Direktur PDAU Darma Putra Kertaraharja Kuningan Kuningan Imam Rojali mengakui kesulitan PDAU semakin nampak ketika ke depan OW Waduk Darma akan dibangun oleh Pemprov Jabar, karena secara otomatis pendapatan dari OW tersebut akan nihil selama pembangunan berlangsung. Padahal pendapatan dari OW Waduk Darma menyumbang sebesar 37 persen dari pendapatan keseluruhan PDAU. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan pokok mereka untuk memilih mundur. Diakuinya pula, saat ini PDAU masih sulit mencari bisnis di luar Waduk Darma, namun pihaknya tetap mencari solusi. \"Bukan berarti kita tidak mencari solusi lain. Ada ide dari beberapa rekan Kabag untuk ke arah sana, namun tetap terhambat permasalahan biaya,\" tuturnya. Imam pun mengungkapkan, beberapa kali pihaknya mengajukan permohonan biaya kepada pemerintah daerah, namun hingga saat ini belum juga terealisasi dengan alasan masih ada pengeluaran Pemkab untuk hal lain. Menanggapi banyaknya tudingan pihak lain yang menyebut sektor wisata tidak berkembang saat dipegang PDAU, Imam berdalih bahwa untuk biaya perawatan OW saja, pihaknya masih kewalahan. \"Dulu masih ada penyertaan keuangan kepada PDAU, sekarang tidak ada. Tahun 2010-2014 saja ada sekira Rp4 miliar, kemudian tahun 2014-2016 ada penyertaan sekira Rp1,5 miliar,\" sebut Imam. (muh)
Kategori :