11 Pati Mendaftar Capim KPK, Disebut Para Perwira Terbaik

JAKARTA- Sebanyak 11 perwira tinggi (pati) Polri resmi mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) KPK. Menurut  Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo 11 pati yang mendaftar sebagai capim KPK telah disetujui oleh pimpinan. Berdasarkan informasi Divisi SDM dari total pati yang mendaftarkan diri ikuti seleksi capim KPK, hanya 11 yang sesuai rekomendasi pimpinan. Sayangnya, Dedi belum dapat membeberkan nama-nama pati tersebut. Dedi menegaskan, 11 pati tersebut merupakan para perwira terbaik yang dimiliki oleh institusinya. “Masing-masing, berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen) dan bintang dua atau Inspektur Jenderal (Irjen). Mereka perwira terbaik yang memiliki integritas tinggi di Polri,” ungkapnya di Jakarta, kemarin. Lebih lanjut, saat ditanya mengenai jumlah pati yang sebelumnya hanya 8 orang, Dedi menerangkan bahwa pada hari terakhir ada empat jenderal yang ingin ikut mendaftar jadi capim KPK. “Jadi, sekarang ada 11 orang yang daftar. Terdiri atas tujuh dari 9 orang sebelumnya, dan empat tambahan yang mendaftar di hari terakhir. Sedangkan di hari terakhir juga ternyata ada dua orang yang mundur, sehingga total 11 orang,” terangnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengutarakan harapannya agar ada unsur Polri di komisioner KPK. Alasannya, untuk menjalin kerja sama dengan institusi anti-rusuah tersebut yang menurutnya sangat diperlukan. Hal ini diakui Tito, karena KPK menurutnya akan sulit menangani seluruh kasus korupsi maupun upaya pencegahan korupsi di negara yang luas ini, dari Sabang sampai Merauke yang terdiri ada 34 provinsi dan ada lebih dari 500 kabupaten/kota. “Belum lagi jajaran birokrasi di tingkat pusat yang menjadi bidang tugas daripada KPK, sehingga perlu menggandeng instansi-instansi yang memiliki jaringan. Dan salah satu mitra yang potensial bagi KPK untuk menangani dan mencegah korupsi yaitu adalah Polri. Karena Polri memiliki jaringan sampai dengan ke daerah-daerah,” tuturnya. Selain itu, Tito menerangkan alasan kedua instansi yang dipimpinnya jadi mitra potensial KPK, yaitu karena memiliki banyak penyidik yang terdidik dan terlatih dari sisi SDM, dan seluruh penyidik KPK yang berasal dari Polri telah menjalankan tugasnya secara baik. Terpisah, aktivis anti korupsi, Uchok Sky Khadafi menyebut langkah anggota polisi untuk masuk menjadi capim KPK salah alamat. Sebab, keberadaan anggota polisi di KPK justru menimbulkan banyak masalah. Dan rentan adanya konflik kepentingan. “Polisi masuk ke KPK salah alamat. Selama ini polisi yang masuk KPK, selalu bermasalah dengan keberadaan mereka di KPK,” kata Direktur Center For Budget Analysis (CBA) itu saat dihubungi Fajar Indonesia Network/FIN (Radar Cirebon Group), Jumat (5/7). Uchok justru menyarankan agar para capim KPK dari Polri tersebut melakukan pemberantasan di institusinya terlebih dahulu. Bahkan akan sangat lebih baik jika melakukan pemberantasan di tubuh Polri. “Kalau pun polisi mau melakukan pemberantasan korupsi, tidak usah melalui KPK tapi melalui institusi kepolisian saja,” ketusnya. Sebagai informasi, pendaftaran capim KPK sudah resmi ditutup pada 4 Juli 2019. Tim Pansel Capim KPK mencatat ada 348 orang yang mendaftar. Selanjutnya, pansel KPK akan mulai melakukan seleksi administrasi pada Jumat 5 Juli. Sedangkan hasilnya bakal diumumkan pada 11 Juli mendatang. Setelah itu, pansel KPK akan memasuki tahap meminta pendapat publik. Peserta yang lolos tahap uji publik ini akan melaksanakan tes selanjutnya, yaitu tahap wawancara. Proses tersebut diproyeksikan akan berlansung pada bulan September. Setelah itu, pansel bakal mengeliminasi peserta menjadi 10 nama dan memberikannya kepada presiden untuk disaring. (mhf/gw/fin)