CIREBON–Untuk mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin, maka brandmark Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat bukan lagi terbaik dari 33 provinsi di Indonesia, tapi nomor satu di Asia Tenggara. Demikian dicetuskan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa saat memberi motivasi kepada para aparatur sipil negeri (ASN) saat membuka Rapat Koordinasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jabar Tahun 2019, di Hotel Grage, Kota Cirebon, Kamis (11/7) lalu. \"Apabila kita ingin capai ke arah sana, maka mutlak harus dilakukan perbaikan tata kelola kepegawaian,\" ujarnya. Menurut Iwa, tata kelola kepegawaian yang sedang didorong saat ini adalah sistem birokrasi yang mengedepankan merit system. Melalui sistem yang berorientasi kinerja dan prestasi, maka pimpinan akan mudah menyaring ASN berkualitas baik secara jenjang karier dan kompetensi. Iwa merujuk kepada pelantikan pejabat eselon III di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (1/7) oleh Gubernur yang menurutnya hasil penilaian berdasarkan merit system. “Itu udah menggunakan, paling tidak sudah mendekati merit ya. Karena pola-pola yang digunakan adalah ada tiga penilaian. Pertama, penilaian sesuai dengan peraturan gubernur dan peraturan yang lebih tinggi. Kedua adalah hasil peer review, dan ketiga adalah hasil penilaian kompetensi. Sehingga diharapkan dengan hasil ini kinerjanya menjadi lebih baik,” jelasnya. Menurut Iwa, Birokrasi 3.0 sebenarnya masih dapat ditingkatkan menjadi Birokrasi 4.0. Jika sudah demikian, maka rekrutmen pejabat melalui lelang terbuka sudah tidak diperlukan lagi melainkan sudah bersifattalentfull. Sehingga orang-orang yang dibutuhkan tinggal bagaimana ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan kapasitas dan juga passion. Sekda meminta seluruh ASN mampu meningkatkan kinerja dan capaian pengetahuan. “Itulah yang akan menolong untuk bisa duduk di salah satu posisi, jadi tanpa itu mereka tidak akan mungkin bisa,” kata Iwa. Rakor tingkat Jabar ini diikuti para kepala badan kepegawaian daerah dan badan pengembangan SDM kabupaten/kota, sekretaris dan kasubag pemberdayaan kepegawaian. Rakor digelar 11 – 12 Juli 2019 dengan menyajikan tujuh materi, yakni perencanaan kebutuhan pegawai lima tahun mendatang, standardisasi dan pengembangan kompetensi ASN, standardisasi pengukuran kinerja sesuai PP 30/ 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Materi lain, integrasi database ASN dalam sistem informasi, sistem informasi penilaian mandiri, HRD berbasis teknologi informasi, serta berbagai masalah kepegawaian aktual di Jabar. (jun)
Kategori :