CIREBON-Kurang maksimalnya pendapatan asli daerah (PAD) yang diraup Pemerintah Kota Cirebon, membuat Walikota Drs H Nashrudin Azis SH meradang. Di depan jajaran SKPD, dia minta untuk menggenjot kembali potensi pajak daerah yang belum optimal. “Tingkatkan PAD untuk menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai pemerintahannya sejahtera sementara rakyat menderita,” tegasnya dalam rapat di Aula Badan Keuangan Daerah (BKD), Kamis (1/8). Ditegaskan walikota dua periode tersebut, anggaran yang diterima pemkot setiap tahunnya dari APBD provinsi dan pusat, hanya cukup untuk membiayai operasional pemerintahan. Sedangkan belanja program untuk rakyat perlu dukungan pendapatan dari sumber lainnya. “Yang perlu ditambah adalah penerimaan sektor pajak daerah,” tandasnya. Peningkatan perolehan pajak ini, kata dia, menjadi tugas dari semua SKPD, juga badan usaha milik daerah (BUMD). Setiap dinas di lingkungan Pemkot Cirebon harus berperan serta membantu meningkatkan PAD. Dinas mempunyai kewenangan menarik pajak dan retribusi sesuai bidangnya masing-masing. “Di sini dituntut para kepala dinas, kabid dan kasi untuk memiliki kreativitas dan inovasi,” katanya. Azis pun menyindir, banyak potensi pajak daerah yang di depan mata, tapi tidak bisa dikumpulkan. Dia mengistilahkan masih \"betataran\" belum bisa masuk ke PAD. Potensi ini kemungkinan bocor, tapi ini bukan dikarenakan adanya penyimpangan dari dinas, tapi bocor ke kantong orang lain. \"Saya akan terapkan reward dan punish. Yang targetnya tercapai saya kasih penghargaan,” tuturnya. Dicontohkannya, tiap hari terlihat di depan mata ratusan bahkan ribuan kendaraan parkir. Tapi pajaknya terlampau kecil yang masuk ke pemerintah. Ini diindikasikan ada kebocoran, mungkin dari dinas tidak atau belum mampu mengumpulkan, sehingga mengalir ke pihak lain. Demikian juga dengan BUMD. Hanya Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Berintan yang mampu melebihi target. Sementara yang lainnya masih kurang. Di tempat yang sama, Kepala BKD, Drs H Agus Mulyadi MSi menyebutkan, peningkatan target PAD akan berdasarkan kajian potensi dari tiap dinas maupun BUMD. Ukurannya bukan hanya menaikkan 5-10 persen saja, tapi diukur potensi yang bisa digarap dinas tersebut. Mengenai pajak parkir yang terlampau kecil, Gusmul –sapaan akrabnya- menerangkan hal ini karena beberapa faktor. Yakni regulasi, sistem pengelolaan dan tarif yang harus dirubah. Pihaknya akan membahas masalah ini dengan dishub untuk mencari solusinya. \"Saya kira bila pola lama masih dipakai, pajak daerah dan retribusi sulit mencapai target,” katanya. (gus)
Kategori :