CIREBON–Pemerintah Kota Cirebon bakal mereformasi sistem pengelolaan permasalahan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berkeinginan menutup tempat pembuangan sampah (TPS) dan mengoperasikan armada pengangkut. Untuk pengelolaannya, menjadi tanggung jawab kelurahan dan kecamatan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Cirebon Supriyanto menjelaskan, rencana pengalihan pengelolaan sampah diharapkan terlaksana tahun depan. Dan program ini berbarengan dengan program TPS mobile. “Rencananya pemkot akan mengangkat pegawai outsourcing yang ditempatkan di RW untuk pengelolaan sampah. Pagunya akan diserahkan kepada pihak kecamatan atau kelurahan,” ujarnya kepada Radar Cirebon. Selama ini, pengelolaan sampah dilakukan secara swadaya oleh warga yang diakomodir oleh RW. Dari warga, sampah diangkut oleh petugas sampah RW yang kemudian membuangnya ke TPS. Dari TPS ke TPA barulah itu menjadi urusan DLH. “Nanti, semuanya akan diserahkan kepada pegawai yang sudah diangkat itu. Dari mulai biaya maintenance hingga honor petugas menjadi satu rangkaian,” jelasnya. Rencananya, kata Yanto, pengalihan pengelolaan sampah ini akan bersamaan dengan TPS mobile. Pegawai itu akan bertugas mengambil sampah ke rumah rumah warga untuk kemudian di kumpulkan di satu titik lokasi pengambilan sampah ke TPS mobile. Dan kemudian di buang ke TPA Kopi Luhur. Namun terkait dengan kesiapan armada TPS mobile, Yanto mengaku terkendala dengan jumlah armada. Sampai saat ini, DLH baru memiliki 27 armada yang terdiri dari kendaraan dump truck, pick up pengangkut sampah dan satu unit loader. Untuk tahun ini, pihaknya akan menerima tambahan 4 armada dari proses lelang. Sehingga total armada yang dimiliki berjumlah 31 kendaraan. Idealnya, untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan sampah di seluruh Kota Cirebon dapat menggunakan rasio 1 truk berbanding 7. Sebagai informasi, jumlah RW di Kota Cirebon sebanyak 249. Dengan jumlah armada sebanyak itu, tentunya Pemerintah Kota Cirebon harus mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk pengadaan armada sampah. Sementara itu, untuk masyarakat, Yanto meminta agar memilah sampah terlebih dahulu sebelum dibuang. Di lain pihak, rencana penyerahan pengelolaan sampah ke pihak kelurahan atau kecamatan ditanggapi positif oleh beberapa lurah. Masalah sampah yang kerap menghantui masyarakat, memang seharusnya dikelola lebih profesional. Tidak hanya dikelola secara swadaya. Lurah Karyamulya, Tarmat Wijaya setuju dengan rencana ini. Apalagi digabungkan dengan program TPS mobile. Di mana TPS mobile ini menurutnya menjadi solusi atas sulitnya membangun TPS baru yang kerap ditolak masyarakat. “Setuju saja. Karena penanganan sampah itu harus serius dan tuntas dari tingkat RW,” ucap Tarmat. Sementara itu, Lurah Kesambi Rahmat Sulaeman mengaku belum tahu adanya rencana tersebut. Namun ia juga setuju bila nantinya pengelolaan sampah diserahkan kepada pihak kelurahan atau kecamatan. “Bagus, tentu saya sangat mendukung kalo memang ada rencana seperti itu. Kita akan dukung program yang tujuanya untuk kebersihan lingkungan,” ungkapnya. (awr)
Kategori :