Anggaran Proyek Infrastruktur Pemkab Kuningan Turun Drastis, Rekanan Menjerit

KUNINGAN - Tahun 2019 bisa disebut masa paceklik bagi Pemkab Kuningan. Penyebabnya, anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat terpaksa harus terpotong untuk pembayaran piutang BPJS. Dampaknya, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur juga mengalami penurunan drastis. Tak pelak, kondisi ini membuat rekanan pemerintah yang biasanya menggarap pembangunan menjerit. Bahkan banyak di antaranya rekanan yang akhirnya tidak mendapatkan proyek pemerintah akibat minimnya anggaran. Sejumlah rekanan pemerintah tak memungkiri jika sudah dua tahun ini, anggaran pembangunan infrastruktur yang dianggarkan di APBD Kabupaten Kuningan mengalami penurunan. Padahal beberapa tahun lalu, banyak proyek yang dikerjakan rekanan. “Kami akui kalau dalam dua tahun terakhir ini, pekerjaan untuk pemborong jauh berkurang. Yang kami dengar, anggaran dari pemerintah pusat digunakan untuk membayar piutang BPJS, sehingga berdampak kepada proyek fisik. Dan untuk tahun ini saja, para pemborong sudah ketar-ketir karena banyak yang tidak kebagian pekerjaan,” tutur beberapa rekanan yang enggan disebutkan namanya itu. Dia memaparkan, kondisi para pemborong saat ini yang sangat sulit. Selain minimnya pekerjaan proyek pemerintah, nilai proyek yang disediakan juga sangat kecil. Belum lagi anggaran yang sedikit itu harus dibagi lagi dengan rekanan lainnya. “Untuk nilai proyek sendiri, cenderung turun. Tak ada lagi proyek yang nilainya Rp 10 miliar untuk satu rekanan. Paling tinggi itu Rp 5 miliar dan itu anggarannya berasal dari dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat. Selebihnya kecil-kecil, karena harus dibagi lagi dengan rekanan lainnya. Katanya sih biar adil,” sebutnya. Soal minimnya anggaran pembangunan fisik dalam APBD 2019, diakui Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Kuningan, Teddy Sukmajayadi. Pria berbadan subur itu menegaskan bahwa penurunan anggaran infrastruktur tidak terlepas dari kucuran dari pemerintah pusat. “Ya memang kondisinya seperti itu. Jumlah paket proyek yang ada juga nilainya tidak besar-besar. Kalau anggarannya besar, tentu paketnya juga akan jauh lebih banyak. Mungkin untuk tahun depan ada peningkatan porsi alokasi anggaran untuk infrastruktur,” terang Teddy. Ditanya soal kelanjutan pembangunan ruas jalan lingkar timur Sampora-Ancaran, Teddy memaparkan jika saat ini prosesnya sudah memasuki tahap evaluasi administrasi. Namun dia menyatakan kalau kelanjutan pembangunan akan berlangsung tahun ini. “Sekarang masuk tahap evaluasi administrasi. Waktunya memang agak diperpanjang dari jadwal semula. Mungkin panitia lelang memeriksa satu-persatu dengan teliti kelengkapan berkas administrasi peserta lelang itu sendiri,” tegas Teddy. Kemudian untuk pembangunan jembatan gantung dari dua paket yang dilelang senilai Rp 19 miliar yang anggarannya bersumber dari Kementerian PUPR, jelas Teddy, satu paket di antaranya saat ini sudah memasuki masa sanggah. Jika dalam masa sanggah ini berjalan normal, maka proses selanjutnya akan berlangsung. “Dari dua paket jembatan gantung yang tersebar di sejumlah desa, satu di antaranya sudah masuk masa sanggah. Siapa pemenang lelangnya, itu ada di LPSE Kementerian PUPR. Kabupaten Kuningan hanya kebagian tempatnya saja,” jawab Teddy. Seperti yang pernah diberitakan Radar Kuningan, untuk penuntasan jalan lingkar timur dari Garatengah sampai Ancaran, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 130 miliar. Kemudian untuk pembangunan jembatan gantung berada di enam lokasi berbeda di Kabupaten Kuningan. Keenam jembatan gantung yang akan dibangun itu yakni di Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Desa Datar dan Bunder, Kecamatan Cidahu dengan total anggaran Rp 9.470.146.000. Tiga jembatan lainnya dibangun di Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan, Desa Pagundan, Kecamatan Lebakwangi dan Desa Citapen, Kecamatan Hantara.  Untuk tiga titik ini anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat di APBN 2019 APBN adalah Rp 10.029.925.000. Peserta lelang di paket Winduhaji, Pagundan serta Citapen tercatat sebanyak 73 perusahaan dengan kualifikasi yang sudah ditentukan LPSE. (ags)