JAKARTA - Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan sudah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8) lalu. Rencana itu pun mendapat dukungan Ketua DPD Oesman Sapta Odang yang memimpin Sidang Bersama DPR dan DPD. Tidak hanya sampai situ, anggota DPD dari Kalimantan Timur Muhammad Idris yang diberikan kesempatan memimpin doa di akhir sidang, juga mendoakan realisasi pemindahan ibu kota. Bahkan, Idris dalam doanya berharap ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke Kaltim. \"Kami memohon Ya Allah, bulatkan tekad para pemimpin kami, pejabat lembaga tinggi negara, para alim ulama para cendekiawan, para cerdik pandai, masyarakat khususnya, untuk memindahkan di Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945,\" ucap Idris. Dia berdoa, semoga pemindahan ibu kota menjadi solusi yang terbaik mengatasi berbagai kesulitan. Doa ini diamini seisi ruang sidang. Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menanggapi berbeda. Dia menilai riset Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk pemindahan ibu kota negara sangat dangkal. Hal itu pula yang membuat Presiden Joko Widodo dinilai mengambil keputusan yang salah dalam mewacanakan pemindahan ibu kota negara. \"Saya terus terang ini, Pak Jokowi harus dikasih feeding yang baik. Menteri-menterinya ini enggak kuat ngomongnya. Saya sudah baca risetnya. Saya sudah baca itu risetnya Bappenas dangkal betul,\" kata Fahri. Fahri mengatakan, pemerintahan Jokowi sendiri sebenarnya telah memoratorium pemekaran otonomi daerah. Namun, wacana kebijakan saat ini justru bertentangan dengan moratorium tersebut. \"Tahu-tahu mau bikin kota senilai Rp500 miliar. Orang kota baru yang kita bangun dengan ongkos Rp300 miliar enggak berani bangun. Tahu-tahu bangun ibu kota, lalu manfaatnya apa?\" kata Fahri. Dia juga merasa kesal dengan pembisik Jokowi soal kebijakan tersebut. \"Jadi, ya, sudahlah, Pak Jokowi ini jangan dikasih input yang tidak matang. Saya sudah baca risetnya itu enggak matang,\" tegas Fahri. Fahri berharap pemerintahan Joko Widodo memahami sejarah panjang Provinsi Jakarta sebagai ibu kota negara. Dari situ, pemerintah bisa mengkaji ulang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. \"Jakarta itu dibuat oleh Bung Karno dan didesain sebagi ibu kota. Jadi sebetulnya sulit meninggalkan Jakarta sebagai ibu kota, terlalu bersejarah,\" kata Fahri ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8). Fahri lantas mengusulkan ibu kota tidak perlu dipindah ke pulau besar seperti Kalimantan. Pria Nusa Tenggara Barat (NTB) itu berharap ibu kota dipindah ke Teluk Jakarta. \"Sekarang lebih baik dipindahkan ke Teluk Jakarta, agar supaya kotanya itu merepresentasikan tradisi maritim. Karena itulah Jakarta ini, Sunda Kelapa dan sebagainya itu sebenarnya melambangkan tradisi maritim,\" ucap dia. Seperti diketahui Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan saat Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). \"Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,\" ujar Jokowi. Presiden Jokowi menambahkan, ibu kota bukan sekadar simbol identitas bangsa. \"Ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,\" tegas Jokowi. (tan/mg/kom/jpnn)
Kategori :