MAJALENGKA - Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap tahun mengalami peningkatan, khususnya terkait peningkatan kinerja yang ditunjukan Pemkab Majalengka. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya predikat nilai B dalam hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018 dan 2019. Hasil ini meningkat dari capaian yang diraih tahun-tahun sebelumnya.
Bupati Majalengka DR H Karna Sobahi MMPd mengatakan, selama ini predikat dan nilai SAKIP Kabupaten Majalengka jauh di bawah kabupaten dan kota lain di Jawa Barat. Namun mulai tahun 2018 SAKIP Kabupaten Majalengka naik dibanding 10 tahun terakhir yang hanya predikat C dengan nilai 60, naik menjadi peringkat B dengan nilai 67 dan selangkah lagi mencapai poin 70 menjadi predikat BB.
\"Semua ini berkat keinginan, keseriusan, dan komitmen melaksanakan sistem yang harus dipedomani dan dilaksanakan OPD. Khususnya dalam tata kelola kinerja, sistem, proses dan target-target capaian dalam setiap OPD yang disusun dengab baik,sistemik, transparan, dan akuntabel. Semua ini dicapai karena keseriusan OPD dalam membangun sebuah sistem kinerja di OPD masing-masing,\" kata bupati.
Sebelumnya hasil yang bisa dicapai dalam evaluasi penilaian SAKIP hanya kategori CC. Namun berkat komitmen kepala daerah, wakil kepala daerah beserta jajaran OPD dan instansi dalam perencanaan kebijakan dan pelaksanaannya, bukan tidak mungkin kategori evaluasi SAKIP di tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat.
Posisi SAKIP akan terus berubah lebih baik jika OPD lebih serius dan lebih berkomitmen meningkatkan kinerja. Bupati menegaskan, tidak ada alasan lagi karena sejak kepemimpinannya tunjangan kinerja (tukin) sudah diberlakukan. Sehingga bupati akan terus menuntut dan memotivasi OPD, agar terus konsisten menjalankan kinerja dengan sungguh-sungguh.
\"Tunjangan kinerja harus seimbang dengan peningkatan kinerja. Saya minta masyarakat ikut mengawasi kinerja aparatur di Kabupaten Majalengka dalam rangka mewujudkan Majalengka Raharja,\" pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Majalengka menerima piagam penghargaan evaluasi SAKIP di Radisson Golf & Convention Resort Batam Senin (10/2). Bupati menerima hasil evaluasi tersebut dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo berupa piagam penghargaan atas aprsesiasi dalam akuntabilitasi kinerja tahun 2019 dengan predikat nilai B.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi, adalah melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien dan hal tersebut dilakukan dengan menerapkan SAKIP.
Setiap tahun, Kementerian PANRB RI melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah.
Evaluasi tersebut dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori. Pengkategorian dilakukan bukan sekadar untuk menilai instansi pemerintah, namun untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah. Sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP.
Selain itu, rapor SAKIP bukan hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan, namun juga menunjukkan kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Secara nasional, hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2019 menunjukkan perbaikan. Untuk kabupaten dan kota, rata-rata nilai meningkat dari 56,53 di tahun 2018 menjadi 58,85 di tahun 2019. Rata-rata nilai provinsi meningkat dari 67,28 di tahun 2018 menjadi 69,31 di tahun 2019. Efisiensi anggaran tercatat Rp65,1 triliun pada 2018, dan data sementara di tahun 2019 sebesar Rp5,7 triliun.
Secara rinci hasil penilaian SAKIP kabupaten dan kota tahun 2019, 87 daerah berpredikat C, 130 daerah berpredikat CC, 220 daerah berpredikat B, 54 daerah berpredikat BB, dan 10 daerah yang berpredikat A. Kemudian untuk tingkat tingkat provinsi, 1 provinsi berpredikat CC, 21 provinsi berpredikat B, 7 provinsi berpredikat BB, 4 provinsi berpredikat A, dan 1 provinsi yang berpredikat AA.
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengapresiasi daerah yang mendapatkan predikat BB dan A, dan diharapkan mulai fokus pada implementasi Performance Based Organization. Termasuk upaya menciptakan reward dan punishment yang berdasar pada aspek kinerja.
\"Pemerintah harus menjamin setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan. Harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, terutama meningkatkan kesejahteraan,\" ujarnya. (iim)