KUNINGAN – Ratusan kepala desa (kades) dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kuningan, menyambangi gedung DPRD Kuningan di Jalan RE Martadinata Ancaran, Senin (9/3).
Mereka bermaksud mengadukan persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan Perangkat Desa yang belum diaktifkan, sehingga banyak perangkat desa yang belum bisa memanfaatkan pelayanan jaminan kesehatan tersebut. Para aparat desa ini turun ke jalan sebagai bentuk kekecewaan saat salah satu kades yang sakit ditolak berobat di rumah sakit (RS) karena kartu BPJS-nya belum aktif.
Orasi demi orasi disuarakan silih berganti di halaman gedung DPRD dengan menggunakan pengeras suara yang mereka bawa, menggunakan salah satu mobil maskara hibah dari Provinsi Jabar. Puluhan aparat kepolisian dari Polres Kuningan dibantu Satpol PP pun diterjunkan guna mengamankan jalannya aksi tersebut.
Sejumlah perwakilan dari mereka pun langsung dipersilakan memasuki ruangan Banmus untuk berdialog yang difasilitasi langsung Ketua DPRD Nuzul Rachdy SE. Tampak hadir dalam ruangan itu, Kepala BPKAD Dr H A Taufik Rohman MSi, mantan Kepala DPMD Drs Deniawan MSi didampingi Kabid Pemdes H Ahmad Faruk MSi, Direktur RSUD 45 dr H Zainal A, perwakilan RSUD Linggajati, serta dari pihak kantor BPJS Kuningan dan Cirebon.
“Kami datang ke DPRD adalah sebagai bentuk simbol adanya ketidakadilan. Kita yang mengurus masyarakat yang sakit, tapi ketika kita sakit tidak diurus. Anda (anggota dewan) dipilih bukan dilotre,” ujar Yasir Monawar, salah satu orator saat mengawali aksinya di depan gedung dewan.
Di dalam ruangan, Ketua DPC Apdesi Kuningan H Linawarman SH didampingi T Umar Said, menyampaikan keluhan tersebut secara terperinci. Mereka meminta penegasan dari pihak terkait guna kelangsungan pengaktifan kartu BPJS para perangkat desa di Kuningan, sehingga dalam jaminan kesehatan bisa terlayani dengan baik.
“Ada perangkat desa yang akan berobat ditolak karena BPJS-nya tidak dibayar oleh pemerintah daerah,” ujarnya seraya mendesak pemda dan pihak BPJS agar segera mengaktifkan kembali kartu BPJS mereka.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy langsung meminta agar pihak BPJS memberikan penjelasan, sehingga masalah tersebut segera tertangani. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon Budi Setiawan yang saat itu didampingi Kepala BPJS Kesehatan Perwakilan Kuningan Retna Wahyuningsih, mengatakan Program BPJS Kesehatan tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
“Berkaitan dengan program BPJS Kesehatan aparat desa di Kuningan, secara umum memang ada kebijakan baru, pelaksanaannya juga belum serentak di seluruh Indonesia. Ada sistem yang belum siap memang iya,” kata Budi.
Dalam minggu-minggu ini, lanjut Budi, pemda akan dikumpulkan oleh Kemendagri untuk diberikan sosialisasi terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan aparat desa. Untuk wilayah Jawa dan Bali, akan dilaksanakan Rabu (11/3) di Bali.
“Dinamikanya seperti itu. Dari 514 kabupaten/kota, Kuningan termasuk yang sudah siap untuk melaksanakan penjaminan dari aparat desa. Di Kuningan ini sudah menjadi langkah maju. Minggu lalu BPJS sedang diaudit oleh BPK, khusus hadir ke Kuningan dalam proses penjaminan ke seluruh perangkat desa, berbincang dengan aparat desa. Ini harus dipublikasikan, semua sudah siap, anggaran sudah siap, keanggotaan sudah siap. Berita acara sudah ditandatangani Minggu lalu, tinggal menunggu gong saja, tinggal menunggu pembayaran saja (dari Pemda Kuningan),” jelas Budi.
Pihak BPJS Kesehatan sudah koordinasi dengan BPKAD Kuningan terkait masalah tersebut, sehingga apabila sudah dibayar, maka semua kartu BPJS perangkat desa dan kepala desa seluruh Kuningan sudah bisa diaktifkan kembali. Soal pelayanan, lanjut Budi, apabila ada komplain dengan kurangnya pelayanan agar segera disampaikan.
“Berkaitan dengan obat dan kamar, kami sudah berkoordinasi dengan RS supaya tidak dibatasi lagi. Soal sosialisasi yang kurang, nanti akan kami sampaikan lagi. Soal antrean, sebenarnya banyak hal yang seharusnya tidak harus ngantre di kantor, karena kita bisa melalui aplikasi di HP,” tutur Budi.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kuningan Dr H A Taufik Rohman MSi memastikan pihaknya akan segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan membayarkannya ke BPJS. Setelah dibayarkan, maka dipastikan kartu BPJS Kesehatan para perangkat desa se Kabupaten Kuningan sudah bisa kembali aktif dan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.
“Pak Bupati melalui DPMD telah mengeluarkan aturan tentang pembayaran siltap (penghasilan tetap) perangkat desa tiap bulan. Kami mencairkan atas dasar ajuan dari DPMD. Yang Januari belum ada permintaan untuk memotong 1 persen. Februari permintaan pencairan siltap, mengajukan Rp9,5 milyar kami sudah bayarkan. Jadi, kami dari Januari sudah siap. Sekarang sudah ada pengajuan dari BPJS untuk menagih, ini karena terkendala sistem,” terang Taufik.