JAKARTA - Pemerintah kembali melakukan gebrakan dalam hal administrasi kependudukan. Setelah meluncurkan program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), selanjutnya akan diikuti dengan penerapan e-KTP yang berlaku seumur hidup. Perubahan masa berlaku kartu identitas yang sebelumnya untuk jangka lima tahun itu menjadi salah satu bagian dari revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Kemarin (19/6) Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan UU Adminduk. Pendapat dari fraksi-fraksi menyetujui masa berlaku KTP menjadi bagian yang dilakukan revisi. Pasal 64 ayat (4) huruf a UU No.23 Tahun 2006 yang mengatur bahwa masa berlaku KTP adalah 5 (lima) tahun perlu dilakukan penyesuaian menjadi seumur hidup. Syaratnya, sepanjang tidak ada perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, penerapan e-KTP seumur hidup tersebut bertujuan untuk mempermudah pelayanan masyarakat. \"Untuk apa lagi (berlaku, red) lima tahun. Toh sidik jarinya tidak berubah, iris mata tidak berubah juga,\" kata Gamawan setelah rapat kerja dengan Komisi II di gedung DPR kemarin. Dia menjelaskan, jika harus melakukan pergantian KTP tiap lima tahun, sudah pasti akan menambah biaya. Nah, dengan pemberlakukan e-KTP seumur hidup, penggantian kartu identitas itu akan dilakukan jika ada perubahan yang mendasar terhadap data diri pemilik KTP. \"Ini akan berlaku alamiah saja. Misalnya, kalau berubah status kawinnya, lalu pindah domisili untuk waktu lebih dari satu tahun. Jadi, itu yang kita layani (untuk penggantian KTP, red),\" papar Gamawan. Dia mengatakan, perubahan masa berlaku tersebut tidak hanya karena alasan anggaran. \"Untuk kemudahan pelayanan masyarakat, sehingga masyarakat tidak ribet lima tahun datang untuk ganti KTP,\" sambung mantan gubernur Sumatera Barat itu. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, salah satu urgensi pemberlakuan e-KTP untuk seumur hidup adalah terjadinya penghematan negara sebesar Rp4 triliun. \"Itu awalnya kan masukan dari komisi II DPR. Kami menyambut baik. Setelah dihitung tim perumus ada penghematan Rp4 triliun per tahun,\" ujarnya kepada Jawa Pos (Radar Cirebon Group) tadi malam. Atas kesepakatan itu dilakukan perubahan dalam payung hukum, yaitu UU No.23 Tahun 2006 tentang Adminduk. Ada dua pasal yang akan menaungi pemberlakuan e-KTP untuk seumur hidup. \"Pada intinya, dua pasal itu menekankan perlu dan pentingnya diberlakukan seumur hidup,\" terus pria akrab disapa Donny itu. Selain soal penghematan, perubahan masa berlaku itu juga sebagai upaya penyederhanaan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi dalam setiap lima tahun sekali memperpanjang. Sementara penduduk Indonesia terus bertambah sehingga kondisi ini juga akan berdampak positif di masa mendatang. Meski begitu, bukan berarti pemerintah di daerah yang berwenang mengurusi KTP selama ini menjadi lengah. Masih akan tetap terjadi pengurusan terkait tanda resmi warga negara itu. Misalnya, perbaikan status dan gelar pendidikan. Donny mengimbau setiap ada perbaikan harus mengandung aspek kebenaran tujuan. \"Jangan ada penipuan. Itu pidana. Misalnya, mengubah status dari menikah menjadi tidak menikah. Atau, pencantuman gelar pendidikan lebih tinggi. Itu harus dilampirkan berkas resminya,\" terangnya. Sampai saat ini Kemendagri sudah melakukan rekam dan cetak lebih dari 175 juta e-KTP dengan biaya Rp5,7 triliun. Pemberlakuan e-KTP secara total adalah mulai 1 Januari 2014. Revisi UU 23/2006 ditargetkan segera tuntas untuk memperkuat landasan pemberlakuan e-KTP seumur hidup. \"Kami optimistis itu bisa terealisasi,\" ucapnya. Berkaitan dengan telah banyak e-KTP di tangan masyarakat dengan masih adanya pencantuman masa berlaku selama lima tahun, Donny menyebut hal itu tidak masalah. Sebab, realisasinya tetap untuk seumur hidup. \"Masa berlaku yang sudah tercantum itu bisa diabaikan,\" terangnya. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Restuardy Daud optimistis perbaikan UU Asminduk bisa selesai dalam waktu singkat. Pada prinsipnya ada tiga hal utama yang dibahas pemerintah dengan DPR. Pertama, masa berlaku eKTP dari lima tahun menjadi seumur hidup. Kecuali ada perubahan elemen data. \"Kalau elemen data itu berubah, dimungkinkan untuk disesuaikan kembali,\" ungkapnya. Kedua, penyesuaian dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur pelaporan akta kelahiran yang melampaui satu tahun tidak perlu lagi melalui Pengadilan Negeri tetapi cukup ditangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. \"Nah, itu kan harus ada payung hukumnya,\" terusnya. Ketiga, penyesuaian ketentuan berupa sanksi administrasi denda bagi warga negara asing (WNA) yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan di Indonesia. \"Penerapannya itu kita mau sesuaikan. Kalau dalam pengaturannya itu kan berbeda. Mau disamakan atau dibedakan dengan WNI (Warga Negara Indonesia). Ini masih dibahas. Pemerintah mengusulkan dendanya menjadi sama dengan WNI,\" kata Restuardy. Fraksi-fraksi di DPR memberikan lampu hijau pembahasan lebih lanjut terhadap perubahan UU 23/2006. Fraksi Partai Golkar menyebut perubahan UU Adminduk sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum peristiwa kependudukan atau yang dialami penduduk. Sementara itu, fraksi PDI Perjuangan menyatakan, memasuki tahun ketujuh pelaksanaan UU 23/2006, terdapat sejumlah kelemahan yang mengharuskan dilakukan penyempurnaan. Khusus soal KTP, PDI Perjuangan memberikan catatan terkait dengan pencantuman nama agama yang kerap melahirkan diskriminasi. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Zainun Ahmadi mengatakan, perlu ditutup ruang yang memberikan peluang terjadinya perlakuan diskriminatif dalam hal pencantuman orang yang beragama dengan disediakan kolom agama dengan penganut kepercayaan yang tidak disediakan kolom kepercayaan. \"Karena itu, perlu penyempurnaan terhadap pasal 61 UU 23 Tahun 2006,\" katanya. Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa memberikan waktu kepada fraksi-fraksi untuk menyusun dan menyerahkan DIM (daftar inventarisasi masalah) hingga 21 Juni mendatang untuk dikompilasi. Selanjutnya, DIM tersebut akan diserahkan kepada pemerintah pada raker 26 Juni. Raker tersebut sekaligus penyampaian pengantar fraksi-fraksi atas perubahan UU Adminduk. Mendagri Gamawan Fauzi menargetkan draf RUU dari pemerintah bisa rampung sebelum berakhirnya masa sidang keempat tahun sidang 2012-2013 DPR pada 12 Juli mendatang. \"Mudah-mudahan sebelum Ramadan,\" katanya. (fal/gen/ca)
KTP akan Berlaku Seumur Hidup
Kamis 20-06-2013,10:30 WIB
Reporter : Dedi Darmawan
Editor : Dedi Darmawan
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Kamis 05-09-2024,18:00 WIB
Festival Astra 2024 Sukses Beri Inspirasi Berkelanjutan
Kamis 05-09-2024,11:00 WIB
Jambret Asal Balongan Diringkus Polsek Lelea Indramayu, Pelaku Asal Juntinyuat Masih Buron
Kamis 05-09-2024,09:30 WIB
Sambut Misa Bersama Paus Fransiskus, Ratusan Jemaat Gereja Santo Yusuf Cirebon Berangkat ke GBK
Kamis 05-09-2024,12:30 WIB
Turnamen Sepak Bola Api di Kuningan Seru dan Menantang, Digelar Oleh GP Ansor
Kamis 05-09-2024,13:30 WIB
Kasus Korupsi Pasar Cigasong Majalengka, Berkas Perkasa Sudah Dilimpahkan ke PN Bandung
Terkini
Jumat 06-09-2024,06:00 WIB
Pertarungan Dua Buaya dalam Merebutkan Wilayah, Menjadi Perbincangan di Australia, Kok Bisa?
Jumat 06-09-2024,05:00 WIB
Murka! Kim Jong Un Eksekusi Mati 30 Pejabat Gegara Gagal Tangani Banjir
Jumat 06-09-2024,04:00 WIB
Ada 5 Hewan Purba yang Akan Dihidupkan Kembali Oleh Para Ilmuwan
Jumat 06-09-2024,03:09 WIB
Timnas Indonesia Berhasil Tahan Imbang Arab Saudi 1-1, Paes Lakukan Penyelamatan Gemilang
Jumat 06-09-2024,02:00 WIB