Lebih lanjut Ketua DPC Partai Gerindra Kuningan ini mengungkapkan, sebenarnya ada hal lain yang lebih bisa difokuskan untuk ditindaklanjuti oleh DPRD sebagai kepanjangan tangan dari rakyat, salah satunya terkait penyelesaian warga terdampak megaproyek Waduk Cileuweung, khususnya untuk warga Desa Kawungsari Kecamatan Cibeureum yang hingga saat ini belum mendapatkan ganti rugi sebagai akibat lahan pemukiman mereka masuk dalam peta Waduk Cileuweung.
“Waduk Cileuweung ini belum selesai, ada warga terdampak, yaitu Desa Kawungsari yang sampai sekarang belum mendapat ganti rugi, itu yang mestinya diutamakan dan harus dipansuskan, karena sangat urgen, ini jelas korbannya,” ungkap Deis.
Terkait TNGC sendiri, ia menyatakan sepakat untuk mengembalikan kedaulatan pemerintah daerah, akan tetapi pembahasannya itu tidak harus melalui pansus. Hal itu bisa dilakukan dengan sinergitas semua pihak.
“Komisi juga berwenang untuk melakukan membahasan ini. Anggaran kan sudah disiapkan oleh pemda. Kalau untuk pansus ini, saya belum tahu anggarannya, apakah sudah dianggarkan atau belum. Kalau nanti anggarannya diambil dari yang ada, ya mungkin dianggap sudah ada. Untuk anggaran pansus ini saya gak tahu persis, karena itu urusan Sekretariat DPRD, tanya aja ke Sekretariat, saya takut salah,” sebutnya.
Ditanya apakah Fraksi Gerindra-Bintang tidak khawatir jika dikucilkan oleh 7 fraksi lainnya karena tidak ikut mengusulkan Pansus Evaluasi TNGC, menurutnya DPRD ini merupakan lembaga politik yang berlatar belakang berbeda-beda. Perbedaan pendapat dan pandangan di lembaga politik ini menurutnya biasa terjadi, termasuk di Senayan (DPR RI, red) juga sama.
Berbeda pendapat itu, menurutnya tidak apa-apa, asalkan tujuannya baik, terlebih fraksi-fraksi itu jelas berbeda dapur, karena masing-masing partai punya kepentingan politik. Semua fraksi membawa kepentingan partai, membawa aspirasi rakyat dan memperjuangkannya.
“Jadi, kalau fraksi kami berbeda pendapat dengan yang lain, itu kan hal yang wajar. Fraksi Gerindra-Bintang tidak menolak, hanya Fraksi Gerindra tidak akan ikut dalam pembahasan Pansus TNGC, artinya Fraksi Gerindra tidak akan mengirimkan anggota dalam pembahasan Pansus TNGC,” tegasnya lagi.
Kendati demikian, Deis juga ikut mengkritik BTNGC. Ia bertekad akan memaparkan pandangan luasnya dengan mengajak bicara Kepala BTNGC Kuswandono. Ia akan menyarankan sekaligus memberikan masukan agar kepala BTNGC bisa mengevaluasi diri terkait kinerjanya selama ini.
“Jangan mentang-mentang sebagai kepala BTNGC, lalu BTNGC ini mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola lingkungan hutan Ciremai. Buktikan dong kalau BTNGC ada kegiatan penanaman berupa 1 juta pohon kek, atau 10 ribu pohon, sampai saat ini memang belum kelihatan gaungnya,” sindir Deis.
Kemudian juga soal zonasi, Deis memberikan masukan agar BTNGC bisa memperjelasnya, termasuk juga soal koordinasi BTNGC baik vertikal maupun horizontal harus dilakukan lebih aktif lagi.
“Artinya (BTNGC) dengan Bupati Kuningan juga harus bersinergi, toh tujuannya sama untuk membangun dan menjaga ekosistem. BTNGC juga harus mendengar masukan, seperti tidak terlalu kaku dengan aturan, lebih fleksibel, ada zona inti yang diproduksi untuk lahan gambut, kemudian harus ada penghijauan dalam rangka mencegah terjadinya erosi, dan lain sebagainya. Ini juga harusnya bisa dipublikasikan oleh BTNGC,” saran dia.
Soal PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari objek-objek wisata, termasuk juga titik-titik mata air di kawasan TNGC, menurut Deis agar BTNGC tidak merasa diberi kewenangan penuh oleh pemerintah pusat.
“BTNGC harus menjalin komunikasi dengan jajaran pemerintahan daerah di sini, ada pemda, ada DPRD, dan lain sebagainya, jangan kaku lah. Jangan keukeuh merasa saya diberi kewenangan oleh pemerintah pusat. Harus memberikan contoh yang baik, terima semua masukan masyarakat, terima karena itu akan menjadi sesuatu yang baik. Termasuk masukan dari pemerintahan daerah, baik itu eksekutif maupun legislatif,” sarannya lagi.
Pihaknya berharap semua berjalan baik-baik saja untuk duduk bersama, berlaku lebih arif dan bijak, terlebih BTNGC juga memiliki niatan baik untuk menciptakan ekosistem yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk generasi penerus, yakni untuk anak cucu.
“Kita jangan seperti makan cabai, sekarang dimakan langsung terasa pedasnya. Ini gak bisa, mungkin manfaatnya akan terasa 50 tahun mendatang, atau 100 tahun ke depan, saat ekosistemnya ini sudah lebih baik, mata rantai kehidupannya sudah seimbang, maka TNGC inilah yang berhasil menjaga ekosistem di wilayah Ciremai. Untuk sekarang beri kesempatan dulu lah untuk dikelola oleh BTNGC,” pinta Deis. (muh)