RKPD 2021 Rp3,7 Triliun Dinilai Kurang Realistis

Sabtu 18-04-2020,19:30 WIB
Reporter : Leni Indarti Hasyim
Editor : Leni Indarti Hasyim

CIREBON– Musrenbang rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon tahun 2021, digelar dengan metode daring. Sejumlah pihak yang terlibat tidak berada di satu lokasi, melainkan terhubung secara online. Pembukaannya dipusatkan di aula Bapelitbangda, Kamis (16/4).

Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg saat ditemui Radar Cirebon mengatakan, pelaksanaan RKPD kali ini sebagai titik awal perencanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon, yang realisasinya akan dilaksanakan pada tahun 2021.

“Karena situasinya di tengah pandemik corona, pelaksanan kali ini online, tidak boleh banyak orang berkumpul. Yang di daerah juga mengikuti, ini online,” ujar Imron.

Diakui Imron, Musrenbang RKPD tahun 2021 dengan tema pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar, daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil tersebut, diproyeksikan bisa maksimal dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,7 triliun. “Proyeksinya sebesar 3,7 triliun,” imbuhnya.

Sementara itu, Aktivis Cirebon Rizky Pratama kepada Radar Cirebon meminta Pemkab Cirebon untuk lebih banyak melakukan perencanaan pemulihan persoalan ekonomi dan sosial dalam proyeksi RKPD tahun 2021. Sebagai langkah antisipasi dampak pandemi corona.

“Saya kira harus dipertegas upaya perencanaan pemulihan ekonomi pasca corona atau dalam masa corona. Karena dampak dari pandemi ini otomatis perekonomian kita babak belur, butuh program dan perencanaan pemulihan pasca pandemik,” jelasnya.

Terkait proyeksi RKPD sendiri, menurut Rizky, usulan Rp3,7 triliun sendiri sedikit kurang realistis karena kondisi pasca pandemi sendiri hampir bisa dipastikan berbagai sumber pemasukan PAD akan mengalami penurunan baik dari sektor pajak maupun sektor-sektor PAD lainnya.

2

“Saya kira tidak akan lebih besar dari tahun 2020. Apalagi sampai 3,7 triliun. Salah satu penyebabnya ya pandemi corona ini, tidak akan maksimal sektor pendapatan negara. Ini harus dikoreksi,” ungkapnya. (dri)

Tags :
Kategori :

Terkait