DPRD Kota Cirebon melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Kota Cirebon atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Cirebon akhir tahun anggaran 2019 dan persetujuan beberapa rancangan peraturan daerah (raperda) Kota Cirebon, Kamis (30/4).
Beberapa raperda yang diajukan antara lain: Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Raperda tentang Pengelolaan Limbah Domestik Perkotaan, Raperda tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
SAMBUTAN: Walikota Cirebon Drs H Nashrudin Azis SH di Rapat Paripurna LKPJ. FOTO: ADE GUSTIANA/RADAR CIREBON
Kemudian, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 5/2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6/2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 9/2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dalam rapat paripurna, seluruh fraksi setuju terhadap penyampaian rekomendasi DPRD Kota Cirebon atas LKPj Walikota Cirebon akhir tahun anggaran 2019. Namun, ada beberapa usulan dari sebagian fraksi, yakni rekomendasi yang disampaikan tidak sebatas menjadi catatan. Lebih dari itu, perlu perhatian serius Walikota Cirebon.
PIMPINAN DEWAN: Ketua DPRD Kota Cirebon Affiati AMa (kiri) dan Wakil Ketua Fitria Pamungkaswati. FOTO: ADE GUSTIANA/RADAR CIREBON
Ketua DPRD Kota Cirebon Affiati AMa mengatakan, rekomendasi yang disampaikan sudah dibahas oleh pansus secara komprehensif. Ia menambahkan, hasil pembahasan pansus LKPj merupakan rekomendasi yang telah terakomodir. “Pansus telah mengkaji, melakukan pemantauan di lapangan, klarifikasi SKPD terkait dan masukan dari unsur komisi-komisi,” ujarnya.
Walikota Cirebon Drs H Nashrudin Azis SH mengapresiasi kinerja DPRD yang sudah menyelesaikan 6 raperda dan rekomendasi DPRD atas LKPj Walikota tahun anggaran 2019 di tengah pandemi Covid-19. “Tentu tidak mudah di tengah pandemi saat ini, Pemda Kota Cirebon sangat terbantu atas segala kerja dan tugas mulia DPRD Kota Cirebon,” katanya.
Menindaklanjuti hasil paripurna tersebut, kata Azis, Pemda Kota Cirebon akan membentuk tim terkait rekomendasi atas LKPj Walikota tahun anggaran 2019. “Hasilnya nanti akan kami laporkan kembali kepada pimpinan DPRD untuk diperiksa lebih lanjut. Sehingga, catatan-catatan dari permasalahan yang ada bisa segera terselesaikan,” tuturnya. (ade/adv)