CIREBON– Sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ditengarai keberatan dengan realokasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon. Bahkan, ada beberapa yang saling membandingkan pemotongan dengan dinas lainnya.
Menyikapi ini, Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH mengumpulkan SKPD di Gedung Gotrasawala, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D).
Dalam rapat yang berlangsung tertutup, walikota beberapa terdengar berbicara dengan intonasi tinggi. Seusai rapat, dia mengakui membahas realokasi dengan SKPD. Sebab, masing-masing kepala dinas mesti segera meng-input rasionalisasi anggaran yang seharusnya segera ditetapkan.
“Saya memohon pengertian kepada semua SKPD bahwa kita dalam menghadapi covid 19, tidak bisa berpikir berdasarkan kepentingan dinas masing-masing,” ujar Azis, kepada Radar Cirebon, Selasa (5/5).
Di sisi lain, kata Azis, refocusing juga harus tepat karena pemerintahan harus tetap berjalan. Misalnya untuk kebutuhan mengenai listrik, pengangkutan sampah dan lainnya.
Dia pun menekankan, perbedaan rasionalisasi anggaran tiap dinas bukan tebang pilih, tapi kepentingan bersama. “Mohon kepala dinas jangan menonjolkan kepentingan dinasnya masing-masing,” tegasnya.
Sementara itu, informasi yang diterima Radar Cirebon, pemangkasan anggaran setiap SKPD memang bervariasi. Ada SKPD yang anggarannya dipangkas hingga pulihan miliar, dan ada yang hanya Rp200 juta hingga Rp1 miliar saja.
SKPD yang paling besar mengalami refocusing anggaran adalah DPUPR dan Dinas Pendidikan (Disdik).
Sumber di lingkungan balaikota yang enggan diungkapkan identitasnya mengungkapkan, ada beberapa kepala dinas yang keberatan refocusing mengingat kebutuhan yang cukup besar. Diantaranya pembayaran honorer yang pembiayaannya disisipkan pada kegiatan. (abd)