CIREBON- Persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Cirebon, tak pernah tuntas. Khususnya, program pemerintah pusat. Fenomena penyalahgunaan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) salah satunya, disinyalir tidak hanya terjadi di Desa Nanggela, Kecamatan Greged, tetapi juga banyak desa lainnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati mengatakan, penyalahgunaan bantuan sosial melalui PKH kepada masyarakat memang kerap kali terjadi. Bahkan, yang berhak menerima justru tak mendapat bantuan.
\"Tidak sedikit orang-orang yang mampu justru menerima bantuan PKH. Bahkan, fenomena yang belakangan ramai di media sosial tentang rumah mewah yang dicap penerima program PKH,\" ujar Nana, kemarin (5/5).
Artinya, kata Nana, itu menunjukkan banyak PKH yang tidak tepat sasaran. Maka, fakta penyalahgunaan bantuan PKH di Desa Nanggela itu, hanya salah satu contoh desa di Kabupaten Cirebon.
Selain itu, kejanggalan lain dalam penyaluran PKH, kartu ATM yang dipegang warga, tidak ada isinya. Informasi itu langsung datang dari warga, baik secara tatap muka saat reses maupun datang ke rumah, termasuk melalui pesan WhatsApp.
“ATM-nya tidak pernah ditransaksikan apapun, tiba-tiba tidak ada. Kadang-kadang ada isinya, dan bisa keluar saat digesek,” jelas Ketua Fraksi Partai Gerindra itu.
Menurutnya, perlu keseriusan dalam penanganan pendistribusian bantuan sosial itu. Sebab, program tersebut berkelanjutan. Jangan sampai terus menyisakan persoalan. Untuk rapat bersama Dinas Sosial (Dinsos) sebagai leading sector-nya sendiri, sebenarnya sudah dilakukan.
\"Berbagai pertemuan telah ditempuh, kita sudah membahasnya. Namun sayang, tidak pernah ada titik temu. Permohonan data valid pun tak pernah diberikan dinas. Ternyata, data di desanya saja sepertinya tidak valid,” tuturnya.
Ia menceritakan, ketika rapat terakhir dilakukan bersama Dinsos, PKH, TKSK, Bulog dan BNI. Ternyata masih ada kartu ATM yang belum dibagikan. Padahal, uang dari negara itu, selalu diturunkan. \"Itu ke mana larinya? Kok bisa ada kartu yang belum terbagi. Ternyata jawaban BNI pun ngawur,\" ungkapnya.
Alasannya, tambah dia, mereka sudah memanggil, namun calon penerimanya tidak datang. Karena itu, kartunya pun tidak dibagikan. Harusnya, tidak bisa seperti itu. Sebab, bantuan yang diberikan pusat, sudah langsung ke sasaran. Berbekal data, by name by address.
\"Di mana alamat penerima orang desa pasti tahu. Tapi, kenapa tidak didistribusikan? Lantas ke mana uangnya? Kan nggak mungkin kembali ke pusat. Terus bagaimana dengan fakta ketika digesek, uangnya nggak ada? Itu BNI tidak bisa menjawabnya. Jadi kalau sekarang di Greged muncul seperti itu, tidak aneh,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Forum Masyarakat Peduli Nanggela (FMPN), Dodi Triyono mengatakan, ada beberapa kejanggalan penyaluran PKH kepada masyarakat. Sebab, ada rekening dan ATM warga yang ditahan selama bertahun-tahun.
“Kejadian itu diketahui sejak tahun 2017 lalu, dan baru-baru ini diketahui. Sebab, ada salah satu penerima PKH yang melaporkannya ke kami. ATM dan rekeningnya baru dikasihkan. Setelah itu, kami dikonfirmasi ke pendamping PKH,” kata dia, saat hendak mengadu ke DPRD Kabupaten Cirebon, kemarin (4/5).
Dengan laporan itu, kata Dodi, pihaknya mulai curiga. Akhirnya, si penerima diantarkan ke bank, untuk mengecek rekeningnya. Hasilnya, bukti print rekening, banyak transaksi yang tidak sampai ke penerima, ke masyarakat. Tidak hanya satu dua orang.
“Sementara masyarakat sendiri tidak mengetahui berapa uang yang masuk ke rekening dan berapa sisa saldo yang ada. Termasuk transaksinya. Karena hanya menerima saja. Cash, dan sebagian juga tanpa struk,” kata dia sambil menunjukkan bukti rekening koran kepada awak media.