Pasalnya, penyaluran logistik kemanusiaan dalam rangka menyelamatkan nyawa dan membantu kebutuhan pangan masyarakat miskin. Bahkan, pola permintaannya pun tidak teratur dengan pola pasokan sembarang dan tidak terencana.
“Oleh karena itu, barang bantuan seperti makanan, obat, alat kesehatan misalnya harus menyesuaikan dalam kecepatan, kesesuaian dan persentase pemenuhan kebutuhan,” kata Kuncoro dalam Seminar Virtual yang bertajuk Peran Logistik Kemanusiaan dalam Minimalisasi Dampak Covid-19, akhir pekan kemarin.
Di tengah masa pandemi Covid-19 sekarang ini, kata Kuncoro, koordinasi dan kolaborasi antar pihak sangat diperlukan dengan mengoptimalkan dengan kesempatan berbagi informasi antara donor dengan pengelola distribusi bantuan sehingga pemenuhan stok pangan di tingkat bawah tersalurkan.
Namun begitu, pola pendistribusian sebaiknnya menghindari kerumunan massa dan mengikuti standar protokol kesehatan. “Namun, yang tidak kalah penting melakukan pendataan dan plooting lokasi penerima sehingga penyaluran bantuan lebih tepat sasaran,” paparnya.
Senada, Sosiolog UGM Prof Sunyoto Usman mengatakan, identifikasi validasi keluarga miskin dan rentan miskin yang terpapar non natural disaster sangat penting. Sebab, bagi warga yang terpapar non natural disaster wabah Covid-19 saat ini tidak terbatas waktu hingga ditemukan obat dan vaksin. “Data untuk penerima bantuan sosial sangat diperlukan. Selain ada informasi tentang proses distribusi yang berkeadilan dan merata,” ujarnya.
Namun demikian, pengawasan yang ketat dari masyarakat diperlukan agar tidak terjadi kecurigaan bantuan sosial disalahgunakan komunitas politik sebagai bagian kontestasi pilkada. “Kita perlu memastikan penerima utama adalah keluarga terpapar,” katanya.
Ketua Forum Transportasi Laut, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Leny Maryouri menyoroti soal pelarangan mudik dengan munculnya permenhub tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri. Namun, peraturan tersebut tidak diikuti dengan pelarangan atau pemutusan konektivitas penerbangan penumpang internasional dan penyeberangan feri internasional. “Terutama untuk penerbangan dari negara yang zona merah Covid-19,” imbuhnya.
Menurutnya, untuk mencegah penularan covid ini pemerintah seharusnya lebih tegas dalam melakukan pengendalian transportasi dengan lebih mengoptimalkan angkutan barang lebih terarah pada swasembada per daerah dalam memenuhi kebutuhan pokok.
Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM sekaligus Ketua Umum MTI, Prof Agus Taufik Mulyono, mengatakan dampak dari PSBB dan pandemi covid ini sangat dirasakan dampaknya pada sektor riil yang mengalami penurunan drastis. Bahkan, distribusi bahan pokok dan kesehatan tersendat dan alokasi anggaran menjadi tidak terprediksi sehingga membuat pemda kebingungan dan panik dalam mengelola anggaran.
Ia menilai terjadi penurunan distribusi logistik saat masa pandemi karena terputusnya mata rantai pasok. Adapun perlambatan pemenuhan pelayanan bahan pokok dan kesehatan disebakan tidak ada kepastian soal waktu, biaya, dan kendala administratif.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan kecepatan manajemen distribusi logistik bahan pokok dan kesehatan diperlukan peningkatan literasi IT dan optimalisasi prosedur percepatan mata rantai pasok. “Diperlukan perubahan paradigma publik untuk beradaptasi dengan situasi dan perkembangan IT untuk memudahakan pelayanan lewat layanan akses prosedur digital,” pungkasnya. (rls/fin/tgr)