CIREBON- Pemerintah Kota Cirebon dalam waktu dekat akan menyalurkan bantuan kepada pedagang kaki lima (PKL) dan usaha kecil menengah (UKM). Rencananya, sebanyak 900 PKL dan 890 UKM yang akan menerima uang tunai masing-masing Rp600 ribu.
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, drh Maharani Dewi MM menjelaskan, pencairan bantuan saat ini masih dalam proses persiapan. “ Sekarang on process,” kata Maharani, kepada Radar Cirebon, Kamis (14/5).
Saat ini, kata Maharani, Disdagkop-UKM masih menunggu perjanjian kerjasama dengan PT Pos Indonesia. Begitu rampung, bantuan sudah bisa didistribusikan.
Proses mendistribusikan bantuan akan langsung diantarkan kepada penerima. Sehingga PKL maupun UKM tidak perlu datang ke Kantor Pos. “Kalau sudah kelar bantuan didistribusikan ke RTS melalui PT Pos dan petugas dari PT Pos ke rumah calon penerima ,” jelasnya.
Maharani memperkirakan bantuan sudah mulai di distribusikan pekan depan antara hari Senin atau hari Selasa. Bantuan Rp600 ribu akan diterima selama dua bulan.
Sebelumnya, Kepala Bidang Koperasi dan UKM, Saefudin Jupri mengungkapkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Sosialisasi dilakukan secara persuasif kepada UKM, bahkan dibantu pendamping mendata menulis daftar nama nama PKL dan UKM yang akan mendapatkan bantuan. DPKUKM, akan kerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk penyalurannya.
Terkait anggaran untuk bantuan bersumber dari BTT total Rp5-6 miliar. Sesungguhnya, Data semula yang diajukan mencapai 3.200, tapi dilakukan verifikasi dan sudah didata RT/RW dan DSP3A. “Bantuan ini khusus PKL dan UKM, sedangkan pedagang pasar bukan domainnya DPKUKM akan tetapi itu wilayahnya Perumda Pasar,” tuturnya.
Selain PKL dan UKM Pemkot Cirebon menyalurkan bantuan. Bentuknya pangan dan tunai yang akan didistribusikan kepada penerima.
Kepala DSP3A, Iing Daiman menjelaskan, total ada 7.575 RTS, namun yang dikelola pihaknya 5.375. Masing-masing mendapatkan Rp200 ribu. Kemudian 220 RTS penerima bantuan pangan dalam bentuk beras melalui DPPKP masing-masing 15 kg. Untuk bantuan fresh money Rp200 ribu.
“Kalau dinsos dan dinas pangan penerimanya berbeda-beda. Penerimanya tidak beririsan bansos provinsi dan pusat, penerimanya itu kepala rumah tangga. Kami tetap menyisir data tidak tabrakan, dan kami usahakan semaksimal mungkin,” tandasnya.
Anggaran untuk fresh money di DSP3A total Rp3,225 miliar, dan DPPKP Rp1,2 miliar. Di tempat terpisah, Kepala DPPKP, Ir Hj Yati Rohayati menjelaskan, bantuan pangan ini mengacu peraturan presiden yang mengatur ketahanan pangan. Bahkan pengadaan pangannya juga harus melalui Bulog. Total anggaran Rp1,2 miliar untuk 220 RTS. (abd)