Ano Tolak PPDB Jilid II

Hanya Bisa Rekonsiliasi Data, Wawali Dadakan Panggil Kadisdik   KEJAKSAN– Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang lancar dan bersih sudah menjadi komitmen Wali Kota Ano Sutrisno. Makanya begitu mengetahui ada kemungkinan terjadi PPDB jilid II guna mengakomodasi siswa warga kota yang belum daftar, apalagi masih banyak sekolah negeri yang kekurangan murid, Ano pun bereaksi. Ano menegaskan tak ada PPDB jilid dua atau apa pun istilahnya. Pengalaman 2012, kekacauan pendidikan dimulai dari pembukaan PPDB jilid dua. Saat ini, kata Ano, untuk mengisi kursi kosong di beberapa sekolah negeri bisa dilakukan dengan rekonsiliasi data yang dilakukan dinas pendidikan (disdik). “Jadi tidak ada PPDB jilid dua. Sekarang sedang rekonsiliasi data untuk mengisi kursi kosong,” ucapnya, kemarin. Rekonsiliasi data yang dimaksud, disdik kembali menginvetarisasi data warga Kota Cirebon yang masih belum diterima di sekolah negeri. Setelah itu, data mereka akan dimasukkan ke sekolah yang masih kosong. Ano yakin, kekosongan kursi dalam jumlah lebih dari lima tidak akan terjadi. “Semua akan terisi,” ucapnya, yakin. Meskipun demikian, hasil rekonsiliasi data tidak dapat secara penuh mengisi kursi kosong. Sehingga, dapat dimaklumi jika hanya ada satu dua kursi kosong. Rekonsiliasi data, sambung Ano, tidak sama dengan PPDB jilid dua. Menurut Ano, yang dimaksud PPDB jilid dua jika sudah diumumkan, lalu dibuka kembali. Sementara saat proses rekonsiliasi data berlangsung, pengumuman penerimaan resmi belum disampaikan. Sejak penutupan PPDB online pada Sabtu (6/7), rekonsiliasi mulai dilakukan hingga sebelum pengumuman resmi pada Selasa (9/7). Setelah pengumuman Selasa, Ano melarang ada pembukaan siswa baru lagi. Catatan lain, tidak boleh ada penambahan jumlah rombel dengan maksimal 40 siswa tiap rombel. “Tidak ada gelombang dua. Selasa diumumkan, selesai,” tegasnya. Menurutnya, PPDB tahun ini ada perubahan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Salah satu kendala tahun ini, masyarakat belum siap dengan teknologi. Dicontohkan Ano, ada masyarakat yang daftar dan tidak mengecek lagi. Padahal, pengecekan penting untuk memindahkan sekolah tujuan saat sudah mulai tergeser. “Dimaklumi, kita bertahap menuju perubahan,” ucapnya. Perbaikan ke depan, Ano menilai perlu adanya waktu lebih panjang untuk sosialisasi PPDB. Diakuinya, penerimaan tahun ini terburu-buru. Terkait kuota 90-10 untuk PPDB selanjutnya, Ano melihat perkembangan yang terjadi. “Lihat situasi ke depan. Yang pasti, tahun ini tidak ada gelombang kedua. Setelah tanggal 9 Juli, tidak ada lagi penerimaan siswa baru. Ini kata kuncinya,” ucapnya kepada Radar. PANGGIL KADISDIK Sementara Senin siang (8/7), Kepala Disdik Kota Cirebon Anwar Sanusi SPd MSi bersama Ketua PPDB 2013 Abdul Haris MPd dipanggil Wakil Wali Kota Drs Nasrudin Azis SH. Seusai pertemuan tertutup di ruang kerja wakil wali kota, Anwar menjelaskan bahwa pemanggilan dilakukan terkait persiapan pengumuman PPDB pada Selasa (9/7). Untuk itu, sekolah negeri yang terisi atau belum tidak dapat dipastikan hingga pengumuman resmi. Anwar menegaskan, saat ini belum ada kebijakan PPDB jilid dua. “Kita akan cek administrasi, barangkali ada yang tercecer,” ucapnya. Terkait jumlah kursi yang masih kosong, Anwar belum memiliki kepastian data, sebab disdik masih melakukan proses pengecekan. “Belum ada keputusan dan administrasi. Masih dicek satu per satu, resminya besok ketahuan sekolah mana yang lebih atau kosong,” tukasnya. Anwar menyerahkan kebijakan selanjutnya kepada pimpinan. Dalam hal ini, wali kota dan wakil wali kota. Jika akhirnya ada kursi kosong di sekolah tertentu, berbagai upaya dan langkah akan dilakukan untuk melakukan yang terbaik. Sedangkan Ketua Bidang Litbang Dewan Pendidikan Kota Cirebon M Rafi SE mengatakan perlu ada pengawasan ketat setelah penutupan resmi PPDB online sampai pengumuman. Sebab, tidak menutup kemungkinan akan adanya aksi titip-menitip. “Jangan sampai ada yang berubah setelah penutupan, baik nama maupun jumlah NUN,” ujarnya. Sebab, jika kunci password diketahui atau terbuka, bisa jadi aksi titip-menitip dengan sejumlah uang akan kembali terjadi seperti tahun sebelumnya. Karena itu, Rafi menekankan agar pengawasan diperketat. (ysf)