CIREBON – Dinsos Kabupaten Cirebon memastikan distribusi bansos dari Pemkab Cirebon dan usulan DPRD Kabupaten Cirebon akan didistribusikan terpisah. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini, daftar atau nama-nama nominatif penerima bansos, belum seluruhnya masuk ke pihak Dinsos.
Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon, Drs Dadang Suhendra MSi kepada Radar Cirebon mengatakan, saat ini dari kuota lebih dari 16 ribu calon nominatif penerima bansos, pihak dari DPRD baru menyerahkan data sekitar 6.900 saja.
“Konsep awal itu kan pendistribusiannya dibarengkan. Tapi dalam perkembangannya dari DPRD ada keterlambatan penyetoran daftar calon nominatif penerima bansos, sehingga tidak mungkin dibarengkan pendistribusiannya,” ujar Dadang, kemarin.
Menurutnya, jika menunggu daftar nominatif dari DPRD, maka ada potensi keterlambatan pendistribusian bansos Pemkab Cirebon. Oleh karena itu, setelah berkonsultasi dengan beberapa pihak, maka diputuskan jika nanti pendistribusiannya dipisahkan dan berbeda waktu.
“Mudah-mudahan minggu ini kita mulai pendistribusian. Untuk DPRD, kita masih belum tahu karena datanya belum masuk seluruhnya. Tapi, kalau DPRD kemungkinan nanti saat reses,” imbuhnya.
Ditambahkan Dadang, saat ini untuk kuota penerima bansos di Kabupaten Cirebon berjumlah 58.700 KK yang bersumber dari BST Kemensos, 71 Ribu KK dari sumber Banprov, 46,848 KK dari bansos Pemkab Cirebon dan 72 ribu KK yang bersumber dari BLT-DD ditambah bansos DPRD sebanyak 16 ribu KK.
“Tadi kita kumpul bersama dinas teknis lainnya terkait rencana pendistribusian BST dan BLT DD, ada beberapa evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan Inspektorat, di mana desa-desa diminta untuk memverifikasi lagi data ganda, dan menggantinya dengan penerima baru yang harus segera diajukan sebelum bantuan tahap kedua dicairkan,” ungkapnya. (dri)