Dana BLSM 31 KK Miskin Hilang

KUNINGAN- Masalah bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) semakin rumit. Senin (8/7), terungkap lagi masalah baru berupa berkurangnya data penerima BLSM di Kelurahan Windusengkahan. Sehingga mengakibatkan timbulnya dugaan raibnya dana BLSM hak masyarakat miskin. Di Kelurahan Windusengkahan, data penerima beras untuk masyarakat miskin (raskin) mencapai 189 kepala keluarga (KK). Sedangkan data penerima BLSM melalui kartu perlindungan sosial (KPS) yang dirilis Kantor Pos Kuningan hanya 158 KK. Atau hilang sebanyak 31 KK. Padahal data penerima BLSM dan Raskin sama-sama bersumber dari basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Artinya data penerima raskin Kuningan sebanyak 88.379, pun digunakan untuk penerima BLSM. “Gak tau saya sendiri bingung. Pemkab sendiri dalam sosialisasinya kan begitu. Warga  penerima BLSM itu, ya warga penerima raskin. Data BLSM dan raskin totalnya di Kuningan 88.379 KK. Itu berarti data di kelurahan juga sama. Tapi kenapa disini (Kelurahan Windusengkahan,red), penerima raskin 189 KK, tapi penerima BLSM hanya 158 KK,” tanya Kasi Kesra Kelurahan Windusengkahan, Yudi Rikriandi SE, saat dikonfirmasi Radar. Akibat banyak warga penerima raskin yang tidak dapat BLSM, Ia mengaku beberapa kali dicegat warga. Sebagai kesra, ia selalu kena marah warga. Menurut dia, BLSM meresahkan dan mengganggu kondusivitas warga. Namun ia sudah berusaha memfasilitasi pertemuan seluruh penerima dana BLSM Kelurahan Windusengkahan. Ia mengingatkan kepada mereka, bahwa ada 31 warga yang laik menerima BLSM, bahkan lebih tetapi tidak masuk data. “Akhirnya mereka sepakat untuk menyisihkan seikhlasnya untuk berbagi dengan warga miskin lain yang tidak menerima BLSM. Teknisnya diberikan oleh mereka sendiri. Kelurahan tidak ikut campur, karena takut menyalahi,” kata dia. Terpisah, Kabag Ekonomi Setda Trisman Supriatna MPd menyatakan, tidak mungkin data penerima raskin dan penerima data BLSM berbeda. Sebab sumbernya sama dari TNP2K dengan jumlah total 88.379. bahkan data TNP2K itupun digunakan untuk program PKH dan BSM (beasiswa miskin). “Gak mungkin beda. Data raskin dan BLSM kan by name by adress. Kalau di kabupaten sama, sampai tingkat kelurahan/desa sama. Data dari kami, kan dikirim ke kecamatan. Dari kecamatan ke desa,” tandasnya. Pihaknya bahkan mengaku sudah rapat untuk memvalidasi data BLSM bersama seluruh pihak terkait. Hasilnya, ada kesepakatan untuk memverifikasi data BLSM. Sebab jika tidak ada verifikasi, akan menimbulkan konflik di masyarakat. Teknisnya, mungkin akan mengklarifikasi data ke lapangan. Tetapi tidak mengurangi atau menambah jumlah data. Klarifikasi ini dilakukan hanya untuk menghindari salah sasaran. “Data kita akan berlakukan satu pintu. Hasil verifikasi data akan kita masukan ke TNP2K. Tanpa menyampingkan tupoksinya, kemudian kita akan meminta TNP2K berkoordinasi dengan Bappeda. Sebab semua data daerah ada di bagian perencanaan,” jelasnya.(tat)