BLSM Kadu Agung Dipotong Rp100 Ribu

KARANGKANCANA – Pemotongan dana pada penerima BLSM nampaknya sudah menjadi hal biasa. Nyaris di seluruh desa se-Kuningan, pemotongan tersebut jadi fenomena. Padahal Bupati H Aang Hamid Suganda sudah sering melarang para kades agar tidak memotong BLSM. Tapi larangan tersebut tidak didengar oleh perangkat desa di bawah. Kasus pemotongan yang baru saja terjadi dialami warga Desa Kadu Agung, Kecamatan Karangkancana. Salah seorang pria berusia 34 tahun mengeluhkan adanya pemotongan dana BLSM. Bahkan bukan hanya dirinya, warga lainnya pun mengeluarkan keluhan serupa. “Sudah mah menerimanya hanya Rp300 ribu, dipotong Rp100 ribu lagi,” ujar penerima BLSM yang enggan disebutkan namanya itu, kemarin (11/7). Dikatakan, pemotong dana BLSM itu adalah aparat desa. Tanpa alasan yang jelas, mereka langsung meminta potongan dana. Sebelumnya pun tidak ada rapat ataupun kesepakatan antara penerima BLSM dengan aparat desa. “Enggak tahu uangnya buat apa. Enggak bilang mau diberikan pada mereka yang tidak kebagian,” tuturnya. Praktik pemotongan seperti itu ternyata terjadi di mana-mana. Banyak kalangan menuding, fenomena tersebut akibat kebijakan pusat yang salah. Bahkan ada pula yang menuding BPS dalam menjalankan tugasnya teledor. Pemerhati sosial politik, Adi Rahmat Hidayat ST merasa heran atas pola pikir orang-orang pusat. Mestinya kekisruhan pada penyaluran BLT dulu membuat kapok mereka. Sehingga konpensasi BBM yang kini beristilah BLSM itu tidak perlu lagi diadakan. “Zaman sekarang itu tidak ada negarawan sejati, yang ada juga politikus sejati. Makanya kebijakan yang dikeluarkan juga kebijakan yang sangat kental politisnya,” kata Adi. Sama halnya dengan gagasan yang digulirkan Bappeda dalam mengatasi kisruh BLSM, dia menantang tindakan kongkret. Dikatakan, jangan sampai solusi tersebut hanya melulu bersifat abstrak demi pencitraan semata. “Bikin konsep mah semua orang juga bisa, yang jadi masalah itu tindakannya. BPS juga saya yakin punya konsep yang bagus, tapi minim tindakan. Repotlah kalau begitu, negara bisa cepet hancur,” ketus pria bertubuh ceking itu. Adi bicara seperti itu lantaran program penyaluran kompensasi BBM bukan program baru. Hingga kini BLSM justru malah tambah kacau. Pendataan yang dilakukan BPS dinilai para kades asal-asalan. “Jangan-jangan kalau BPS menjalankan tugasnya dengan teliti, jumlah KK miskin sangat banyak yah. Berarti warga Kuningan banyak yang belum sejahtera dong,” pungkas Adi. (ded)