Provinsi Pasundan - Bagian II

Cirebon tidak sepenuhnya dapat dipahami melalui kategori Sunda ataupun Jawa. Sebab sejarah pelabuhan, perdagangan, migrasi, dan perjumpaan lintas kebudayaan telah menempatkannya pada sebuah ambang yang terus menghasilkan bentuk-bentuk kebudayaan baru.

Bahkan karena hidup di ruang ambang itulah, identitas Cirebon justru memperoleh daya hidupnya. “Ruang ‘antara’ itu, Fathan”, kata Kang Alwy, “bahkan telah menjadi bagian dari identitas kota”. 

Tahun ini Khameini pergi. Ia meninggalkan sebuah fatwa yang membuat Salman Rushdie pada tahun 2022 lalu, atau tiga puluh tiga tahun setelah keluar fatwa, ditusuk empat kali yang salah satunya tepat di bola mata.

Kang Alwy juga telah pergi. Dan hari ini, setidakanya bagi saya, perbincangan identitas Cirebon dalam bingkai Jawa Barat dan gagasan Provinsi Pasundan seakan dibuka kembali. Pertanyaan Sunda atau Jawa sudah lama tak lagi memadai.

Jika perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan dimaknai sebagai ikhtiar mengembalikan ruang administratif kepada kedalaman sejarah dan resonansi kebudayaan, maka semangat yang sama mestinya memberi tempat juga bagi Cirebon untuk memperoleh pengakuan atas kekhasan sejarahnya.

Kita tahu Cirebon tidak lahir dari satu garis kebudayaan, melainkan dari perjumpaan yang panjang dan terus-menerus.

Barangkali karena itulah, di masa depan, gagasan Cirebon sebagai Daerah Istimewa dapat dipahami sebagai cara menghormati sebuah identitas yang telah lama belajar menyebut dirinya sendiri.

 

*Penyair, tinggal di Cirebon

Sumber: