Ono Surono Dukung Pemasangan Spanduk Berisi Sindiran kepada Gubernur Jawa Barat

RADARCIREBON.COM - Anggota Dewan Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, memberikan dukungan kepada orang yang memasang spanduk berisi sindiran kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Seperti diketahui, di Kabupaten Cirebon khususnya wilayah Cirebon Timur (Cirtim), banyak terpasang spanduk sindiran yang ditujukan kepada Dedi Mulyadi.

Spanduk tersebut terpasang jelang kedatangan Gubernur Jabar yang bakal pimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Jawa Barat, yang digelar di Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, Rabu 7 Mei 2025.

Dedi Mulyadi yang terkenal dengan slogan Bapak Aing, ternyata diganti menjadi Bapak Tiri di spanduk yang tersebar di beberapa titik di wilayah Cirebon Timur.

BACA JUGA:Satpolair Polresta Cirebon Gelar KRYD Patroli Laut

Tulisan tersebut, merupakan sindiran keras kepada Dedi Mulyadi yang dianggap tidak memperhatikan Kabupaten Cirebon layaknya sebagai bapak tiri.

Di media sosial, pemasangan spanduk tersebut dianggap salah alamat. Kritikan seharusnya ditujukan kepada Bupati Cirebon bukan kepada Gubernur Jawa Barat.

Namun bagi Ono Surono, pemasangan spanduk berisi kritikan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, dinilainya tidak salah sasaran.

Disebutkan Ono, orang yang memasang spanduk tersebut bukan rakyat biasa, melainkan orang yang mengerti tentang tugas dan fungsi seorang gubernur terhadap wilayah kerjanya.

BACA JUGA:Bangunan Liar dan PKL di Cirebon Jadi Sorotan Dedi Mulyadi, Walikota Disebut Tidak Punya Keberanian

"Siapa pun dia yang memasang spanduk merupakan orang yang mengerti bagaimana peraturan perundang-udangan. Dia mengerti tugas, fungsi, hak, dan kewajibannya seorang gubernur," jelas Ono dikutip dari unggahan media sosial pribadinya, Rabu 7 Mei 2025.

Menurut Ono, seorang gubernur memiliki wewenang lebih luas. Tidak hanya mengurusi permasalahan yang ada di provinsi, melainkan bisa ikut campur hingga tingkat desa.

"Karena apa? Tugas gubernur tidak hanya mengurusi kewenangan-kewenangan di tingkat provinsi, tetapi juga punya kewenangan untuk mengurusi di tingkat kabupaten/kota bahkan desa. Jadi seorang gubernur bisa membantu kabupaten, kota, desa melalui APBD Provinsi Jawa Barat," jelasnya dikutip radarcirebon.com.

Dijelaskan lebih lanjut, anggaran yang dimiliki daerah, tidak bisa mencukupi untuk semua pembangunan karena ada keterbatasan.

Sumber: