Cegah Penyebaran Pneumonia dan Diare, Dinkes Kabupaten Cirebon Jelaskan Strateginya

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan pneumonia dan diare melalui program imunisasi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Cirebon, Nurpatmawati dalam Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program di Hotel Aston Cirebon, Rabu 30 April 2025.

Nurpatmawati menyatakan bahwa pneumonia dan diare masih menjadi penyebab utama kematian bayi dan balita, baik di tingkat global maupun nasional.

“Untuk menanggapi tantangan ini, pemerintah telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Pneumonia dan Diare 2023–2030 dengan pendekatan 3P: perlindungan, pencegahan, dan penatalaksanaan. Imunisasi PCV dan Rotavirus menjadi langkah pencegahan kunci,” jelasnya.

BACA JUGA:Polisi Kembali Dalami Dugaan Penyalahgunaan APBDes Ujunggebang, Kuwu dan BPD Pilih Irit Bicara

BACA JUGA:APES! Begal Motor Kehabisan Bensin di Kuningan, Endingnya Jadi Begini

BACA JUGA:Laba BSI Triwulan I 2025 Tumbuh Double Digit, Faktor Layanan Digital

Namun, Nurpatmawati mengungkapkan bahwa cakupan imunisasi antigen baru di Kabupaten Cirebon masih belum optimal.

Berdasarkan data capaian tahun 2024, imunisasi PCV baru mencapai 79 persen dan Rotavirus 83 persen, jauh dari target minimal 95 persen.

“Tingkat dropout dari dosis pertama ke dosis ketiga juga cukup tinggi, yakni 13,8 persen untuk PCV dan 8,6 persen untuk Rotavirus.”

“Selain itu, masih ditemukan kasus bayi zero dose, yaitu bayi yang belum mendapat imunisasi sama sekali,” paparnya.

Ia menambahkan, bahwa tantangan lain seperti pendataan sasaran yang belum sinkron, rendahnya input data ke aplikasi ASIK, serta kurangnya penggerakan masyarakat turut memperumit pelaksanaan program.

BACA JUGA:GIFS 2025 Tekankan Relevansi Ekonomi Syariah Pada Pembangunan Ekonomi Indonesia

BACA JUGA:Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kota Cirebon Akan Libatkan Masyarakat

Menurutnya, kompleksitas permasalahan ini tidak bisa diselesaikan oleh Dinkes saja, diperlukan keterlibatan aktif dari berbagai sektor.

“Camat dan kepala desa memiliki peran penting dalam menggerakkan masyarakat dan memperkuat Posyandu.”

“Instansi lain seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Diskominfo, Bappelitbangda, TP-PKK, serta organisasi masyarakat seperti Muslimat dan Aisyiyah berperan dalam penyebaran informasi dan edukasi. Sementara itu, IDI, IBI, dan PPNI menjadi ujung tombak dalam penguatan tenaga kesehatan,” ujarnya.

BACA JUGA:Kinerja Positif Indosat Kuartal Pertama 2025, Dukung Penuh Transformasi Digital dan Pengembangan AI

BACA JUGA:Laba Meningkat, CIMB Niaga Tetap Fokus Pada Inovasi dan Customer Centricity

Untuk itu, beberapa strategi prioritas yang perlu diperkuat secara bersama meliputi, optimalisasi mobilisasi sasaran di desa dan kecamatan, sinkronisasi data antarprogram di tingkat puskesmas dan kecamatan, integrasi program kesehatan dengan kegiatan masyarakat di tingkat desa dan RT/RW, serta peningkatan literasi imunisasi melalui media lokal dan jejaring sosial berbasis desa.

“Keberhasilan kita tidak hanya akan berdampak pada penurunan angka kematian bayi dan balita, tetapi juga pada efisiensi pembiayaan kesehatan, penguatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, serta peningkatan performa daerah di bidang pembangunan kesehatan,” pungkasnya. (*)

Sumber: reportase