DPRD Turun Tangan Fasilitasi Keluhan Petani Tebu

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Petani tebu Kabupaten Cirebon kesulitan modal. Pun distribusi penjualan. Mereka pun mengadu ke DPRD. Lembaga legislatif itu memfasilitasi antara Petani tebu dengan bank bjb di ruang Badan Anggaran (Banggar).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon R Hasan Basori mengatakan, ada tiga hal yang mesti diperhatikan untuk menyelesaikan masalah petani tebu. “Pertama adalah bagaimana pembiayaan pertanian, kedua akses pangan dan bibit, dan terakhir terkait distribusi hasil pertanian,” ujar politisi PKB yang akrab disapa RHB itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Dr Sophi Zulfia SH MH menjelaskan, pertemuan ini dimaksudkan untuk menjembatani keluhan petani tebu, khususnya terkait persoalan modal usaha.

Ia pun terkejut saat mengetahui bahwa Kabupaten Cirebon sebenarnya mampu memproduksi sekitar 40 ribu ton gula per tahun, namun distribusinya masih mengalami hambatan.

BACA JUGA:Update Kasus PIP SMAN 7 Cirebon, 513 Siswa Diperiksa Kejaksaan dan Inspektorat

“Padahal, kebutuhan gula di Jawa Barat mencapai 500 ribu ton. Ini jadi peluang besar yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik,” kata Sophi.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Cirebon, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), hingga DPR RI, untuk mencari solusi, termasuk mengatasi mahalnya harga bibit tebu yang kini dikeluhkan petani.

Sophi juga mengingatkan para petani agar memperhatikan aspek regulasi dan berbagai persyaratan teknis dalam mengakses bantuan maupun pembiayaan dari pemerintah dan lembaga keuangan.

Sementara itu, perwakilan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Cirebon, Mulyadi, menyampaikan, kedatangan mereka ke DPRD adalah untuk menjamin keberlangsungan hidup petani tebu di tengah tantangan yang kian berat.

BACA JUGA:Angin Kencang Sapu Wilayah Kuningan, 1 Rumah Warga Rusak Parah

Ia menyoroti tiga persoalan utama. Pertama, pembiayaan. Mulyadi meminta Bank BJB kembali membuka akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang belakangan dihentikan sementara. Kedua, soal bibit. Menurutnya, selama ini petani tebu kesulitan mendapatkan bibit lokal dan terpaksa mendatangkan dari luar daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Kita selalu mengambil dari luar. Sudah bertahun-tahun, padahal kita punya potensi lahan untuk pengadaan bibit sendiri,” katanya.

Untuk itu, Mulyadi mendorong DPRD agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada untuk dijadikan sentra pembibitan tebu.

Persoalan ketiga muncul saat musim panen tiba. Ketika stok gula melimpah, harga justru anjlok karena pedagang menawarkan dengan harga murah.

Sumber: