Anggaran Untuk Perbaikan Jalan Kabupaten Cirebon Akhirnya Bertambah, Segini Angkanya
Bupati Cirebon Drs H Imron MAg dan Ketua DPRD Dr Sophi Zulfia SH MH didampingi Wakil Ketua Hj Nana Kencanawati SPd dan R Hasan Basori MSi menunjukkan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jumat sore (8/8).-Samsul Huda-Radar Cirebon
CIREBON, RADARCIREBON.COM - Alokasi anggaran untuk perbaikan jalan di Kabupaten Cirebon dalam pembahasan Kebijakan Umum anggaran dan Prioritas Plafon anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, akhirnya mengalami perubahan.
Jika di pembahasan sebelumnya anggaran untuk infrastruktur dinilai tidak ideal, pada pembahasan KUA-PPAS 2026 terbaru mengalami peningkatan cukup tajam menjadi Rp321,376 miliar.
Bahkan dari anggaran tersebut, khusus untuk perbaikan jalan rusak di Kabupaten Cirebon dialokasi sebesar Rp278 miliar.
Dengan begitu, kritikan tajam yang dilontarkan DPRD Kabupaten Cirebon terhadap eksekutif terkait rendahnya alokasi anggaran infrastruktur jalan, kini sudah membuahkan hasil dengan adanya perubahan nilai.
Dijelaskan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH, pembahasan KUA-PPAS 2026 telah rampung dan disepakati bersama.
BACA JUGA:Cara Bupati Majalengka Cek Infrastruktur, Rasakan Sendiri Kondisi Jalan Rusak
Bahkan, telah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna antara eksekutif dan legislatif.
Hasil dari keputusan tersebut, anggaran untuk beberapa instansi mengalami pemangkasan dan dialihkan untuk sektor infrastruktur.
"Mau tidak mau kita harus ikhlas. Ini demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon," ucap Dr Sophi Zulfia dikutip dari Harian Radar Cirebon.
Ia menambahkan, efisiensi anggaran juga berdampak pada tertundanya rencana pembebasan lahan Jalan Lingkar Selatan.
Anggaran awal Rp46 miliar dipangkas Rp40 miliar, menyisakan Rp6 miliar, dan dialihkan untuk pembangunan jalan.
BACA JUGA:KNPI Apresiasi Kritik Ketua DPRD soal Jalan Rusak, Desak Pemkab Cirebon Utamakan Infrastruktur
"Di Dinas PU lebih kepada pergeseran kegiatan. Dari rencana pembebasan lahan, dialihkan ke penanganan infrastruktur jalan," ungkapnya.
Sementara itu, kenaikan anggaran untuk sektor infrastruktur, tercapai melalui efisiensi anggaran di hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
