MPM Muhammadiyah Gelar Kick Off Program Pemberdayaan Desa Migran Berkemajuan

RADARCIREBON.COM - Banyaknya warga Desa Muara yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi perhatian serius pemerintah desa dan organisasi kemasyarakatan.

Tingginya angka migrasi membuat warga rentan menghadapi berbagai persoalan, mulai dari minimnya perlindungan hukum, kurangnya kesiapan mental dan kompetensi, hingga risiko terjerat kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Menjawab kondisi tersebut, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah menggelar Kick Off Rintisan Program Pemberdayaan Desa Migran Berkemajuan Melalui Kemandirian Ekonomi, Sosial-Keagamaan dan Perlindungan Hukum Saranmu (Sahabat Migran Berkemajuan) di Desa Muara, Kabupaten Cirebon, Minggu (23/11/2025). Kegiatan ini dihadiri perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan Muhammadiyah.

Kepala Desa Muara, Latipa SH, menjelaskan bahwa warganya mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan. Selain itu, banyak juga warga yang memilih bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran.

BACA JUGA:Pengusaha Bakso di Korsel: Kerja Pemerintahan Prabowo Permudah Pekerja Migran

“Banyak masyarakat kami yang menjadi pekerja migran. Dengan potensi yang ada, kami berharap program ini bisa memberdayakan eks pekerja migran, supaya mereka tetap bisa bekerja tetapi tidak perlu jauh dari keluarga,” ujarnya.

Adapun banyaknya jumlah PMI membuat desa menghadapi persoalan turunan, mulai dari keluarga yang ditinggalkan, tidak adanya perencanaan yang matang. minimnya modal usaha ketika pulang, hingga tidak adanya pendampingan saat proses keberangkatan.

Perwakilan Muhammadiyah dari PCM Muara, Rasija, menyampaikan bahwa Kabupaten Cirebon termasuk salah satu daerah dengan jumlah pengirim pekerja migran terbesar. Kondisi tersebut menuntut adanya intervensi yang lebih sistematis dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

“Ini bagian dari bakti Muhammadiyah untuk umat dan bangsa. Pekerja migran harus mendapatkan pendampingan lengkap—baik sebelum berangkat, saat berada di luar negeri, maupun ketika kembali ke tanah air,” tegas Rasija.

BACA JUGA:Bakamla RI–Korea Coast Guard Selamatkan 8 ABK WNI dari Dugaan TPPO di Korsel

Ia menambahkan bahwa persoalan yang kerap menimpa PMI seperti TPPO, penipuan agen, hingga kekerasan di negara tujuan, sering kali terjadi karena kurangnya kesiapan dari desa asal.

Sementara itu, Wakil Ketua MPM Muhammadiyah, Ahmad Maruf, menjelaskan bahwa program ini merupakan rintisan yang fokus pada perlindungan menyeluruh, baik pengetahuan hukum, literasi keuangan, hingga pemberdayaan ekonomi agar pekerja migran tidak menjadi korban eksploitasi.

Maruf menegaskan bahwa salah satu persoalan terbesar PMI adalah minimnya perlindungan hak, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal.

“Banyak teman-teman pekerja migran, terutama pekerja rumah tangga, yang hak-haknya belum terlindungi. Maka vokasi harus dilakukan sejak dari hulu, sejak mereka masih menjadi calon pekerja migran,” katanya.

BACA JUGA:Berapa Gaji TKI di Brunei Tahun 2025? Simak Info Lengkapnya Berikut Ini

Program ini membekali peserta dengan wawasan mengenai TPPO, mekanisme penempatan yang aman, serta hak-hak PMI sesuai regulasi.

Selain itu, MPM Muhammadiyah turut memberikan pendidikan keuangan bagi keluarga PMI. Menurut Maruf, banyak pekerja migran yang akhirnya kembali lagi ke luar negeri karena uang hasil kerja tidak dikelola dengan baik.

“Jangan sampai sudah bekerja keras di luar negeri, tetapi uangnya habis untuk konsumsi. PMI harus punya rencana keuangan agar tidak terjebak siklus pulang-berangkat terus,” jelasnya.

MPM Muhammadiyah juga bekerja sama dengan lembaga penyalur resmi dan lembaga keuangan untuk memastikan calon PMI tidak memulai proses kerja dengan beban utang.

“Kalau ada calon PMI yang tidak punya biaya awal, kita bantu mencarikan pembiayaan yang aman. Jangan sampai mereka terjerat rentenir atau pinjaman online ilegal,” tegasnya. (awr)

BACA JUGA:Ini Dia Gaji TKI di Brunei 2025! Tertarik Untuk Bekerja Disana?

Sumber: