Target Pembangunan Pemkab Majalengka di Tahun 2026, Ini Dia!

Dijelaskan Bupati Eman, saat dirinya dilantik pada Februari tahun lalu, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah lebih dahulu ditetapkan oleh Penjabat (Pj) Bupati. 

Kondisi tersebut membuat ruang intervensi kebijakan terbatas dan pemerintah daerah hanya dapat melakukan penyesuaian melalui anggaran perubahan sebesar Rp5 miliar.

“Sekarang ini baru perencanaan saya. Tahun 2026 karena saya yang menyusun perencanaannya. Jadi kalau hari ini masih ada jalan rusak, memang belum dilaksanakan,” ujarnya.

BACA JUGA:SIM Keliling Majalengka Hadir di MPP, Perpanjangan SIM Kini Lebih Cepat dan Praktis

Ia menjelaskan, realisasi pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh kesiapan anggaran, tetapi juga dipengaruhi sejumlah faktor teknis dan administratif. 

Selain mempertimbangkan kondisi cuaca yang lebih kondusif untuk pekerjaan konstruksi, beberapa proyek juga membutuhkan koordinasi lintas instansi.

Salah satu proyek yang disoroti adalah pembangunan Jembatan Ujung Danu. Eman mengungkapkan jembatan tersebut bukan merupakan aset Pemerintah Kabupaten Majalengka, sehingga proses pembangunannya memerlukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS).

Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi di Cirebon guna membahas pengalihan kewenangan dan perizinan. Namun hingga kini, izin yang diperlukan masih dalam tahap proses administrasi.

“Tidak bisa serta-merta. Masyarakat tentu ingin cepat, tetapi ada tahapan administrasi yang harus ditempuh,” katanya.

BACA JUGA:Siltap Perangkat Desa Majalengka Resmi Dicairkan, Kini Dibayar Setiap Bulan

Di sisi lain, Bupati Eman meminta jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) tidak defensif terhadap kritik masyarakat terkait kondisi jalan rusak. 

Ia menilai sorotan publik, termasuk di media sosial, merupakan bagian dari kontrol sosial yang harus dijawab dengan kinerja nyata. (*)

Sumber: