Pengumuman dari Prabowo, Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September

RADARCIREBON.COM — Pengumuman penting disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Prabowo baru-baru ini menyampaikan bahwa para ketua umum partai politik di Indonesia telah sepakat akan mengambil langkah tegas.

Langkah tegas yang dimaksud Prabowo yakni akan memecat para anggota DPR yang dinilai bermasalah. 

Prabowo dalam pernyataan resminya baru-baru mengatakan, para ketum parpol sepakar akan mencabut keanggotaan DPR yang berlaku mulai 1 September 2025.

BACA JUGA:OJK Luncurkan SPRINT untuk Permudah Perizinan Pasar Modal

BACA JUGA:Antisipasi Aksi Anarkis, Polresta Cirebon Intensif Patroli Gabungan

“Dalam rangka penyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025 yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025).

Prabowo menegaskan, keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” tegasnya.

Selain itu, pimpinan DPR juga disebut akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk soal besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

BACA JUGA:Diberi Waktu 2 Hari Tidak Direspon, Pemilik Toko Emas Laporkan Terduga Pelaku Pencurian ke Polisi

“Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan para Ketua Umum Partai Politik telah menyampaikan, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” lanjut Prabowo.

Prabowo menambahkan dirinya terus memantau situasi di Jakarta dan beberapa kota lain. Ia menekankan negara tetap menghormati kebebasan berpendapat, namun aksi anarkis hingga menimbulkan korban jiwa tidak bisa ditoleransi.

“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” ujarnya.

Sumber: