Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 900 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur Rusak Pasca Unras

JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak pasca aksi unjuk rasa (unras) yang berakhir ricuh dengan merusak sejumlah fasilitas umum dan negara, pemerintah telah menyiapkan anggaran.

Dalam keterangannya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) , menyebutkan anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp 950 miliar.

“Kerusakan teridentifikasi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota, dengan nilai total sekitar Rp 900 hingga Rp 950 miliar. Angka ini bisa fluktuatif karena terus dihitung lebih detail,” ujar AHY di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis 4 September 2025.

Dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, massa merusak sejumlah bangunan dan fasilitas umum, tidak hanya di DKI Jakarta, tapi juga menjalar ke daerah-daerah.

BACA JUGA:Kemensos Siap Bantu Masyarakat yang Terdampak Unjuk Rasa yang Bereakhir Ricuh Ini

BACA JUGA:Inilah Alasan Bripka Rohmat Hanya Dijatuhi Sanksi Demosi 7 Tahun

Kerusakan tersebut mencakup gedung pemerintahan, kantor DPRD, hingga fasilitas umum, seperti jembatan penyeberangan orang (JPO). Sejumlah kota besar terdampak di antaranya Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, Cirebon dan Solo.

Menurut AHY, anggaran perbaikan sepenuhnya bersumber dari APBN melalui alokasi kedaruratan Kementerian PU.

“Itu dihitung dari pusat, dari Kementerian PU. Jadi cost-nya dari anggaran kedaruratan,” jelasnya.

Terkait tuntutan 17+8 yang disuarakan massa dalam aksi unjuk rasa, AHY menyatakan terbuka untuk berdialog.

"Saya menyambut baik jika dialog-dialog dibuka agar salurannya tidak tersumbat dan solusinya bisa dicari bersama,” ungkapnya.

BACA JUGA:Penasehat Khusus Presiden Menjamin Pemerintah Tidak Terapkan Darurat Militer

BACA JUGA:Bripka Rohmat, Sopir Rantis Brimob Disaksi Demosi 7 Tahun

Sementara, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mendapat persetujuan DPR mengalokasikan Rp 900 miliar guna memperbaiki fasilitas umum yang rusak usai aksi rusuh.

Menurut Ketua Komisi V DPR Lasarus, seluruh anggota dan pimpinan komisi sepakat terkait fasilitas umum dan gedung yang kemarin terdampak, sebagaimana sudah diumumkan pemerintah, seluruh proses penanganan akan diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PU.

Sebelumnya, Kementerian PU telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 900 miliar untuk memperbaiki berbagai fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat aksi rusuh pada pekan lalu di sejumlah daerah di Indonesia. (*)

Sumber: reportase