2027 Mendatang, Jalanan di Indonesia Harus Zero ODOL

JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) ditargetkan tercapai tahun 2027 mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam rapat koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri tentang Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan/ODOL, Senin 6 Oktober 2025.

"Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan Zero ODOL ini sudah berlaku efektif," ucap AHY.

BACA JUGA:Aturan ODOL Picu Sopir Truk Beraksi, Ternyata Ini Sanksi yang Ditakuti

BACA JUGA:Komisi III DPRD Terima Audiensi Paguyuban Sopir Angkutan, Sikapi Kebijakan ODOL

Dia mengatakan, ODOL sudah menjadi perhatian nasional dan merupakan antensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk fokus terhadap kendaraan yang dianggap memiliki dampak serta konsekuensi yang tidak baik dalam berbagai aspek.

Bahkan, polemik kendaraan bermuatan lebih itu juga sering dibahas oleh DPR RI, media masa, hingga percakapan diberbagai forum. Termasuk di warung-warung kopi (warkop).

"Sehingga kita semua sepakat, kebijakan Zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda," tutur AHY.

BACA JUGA:Satlantas Polres Cirebon Kota Terapkan Cara Ini Sosialisasikan Bahaya Kendaraan ODOL ke Sopir

Dia mengungkapkan akan membahas berbagai upaya dan koordinasi menyeluruh untuk menyatukan rencana Perpres dalam penguatan logistik nasional. Dan juga finalisasi rencana aksi penanganan terkait kendaraan Odol.

"Jadi dalam tahap harmonisasi, kita harapkan targetnya selesai di Oktober 2025. Kita telah melakukan berbagai rapat koordinasi pada tingkat Menteri pada tanggal 6 Mei dan juga 17 Juli yang lalu," imbuhnya.

"Kita rapat-rapat teknis hingga September 2025. Kajian BPS terkait dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian sedang disusun dan target selesai pada Desember 2025," sambung Ketum Partai Demokrat itu.

Agenda rapat yang digelar pada hari ini membahas 4 fokus utama. Yakni soal laporan hasil kajian interim, dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian serta perkembangan terkini oleh BPS.

BACA JUGA:28 Kendaraan Terjaring Razia Odol di Tol Palimanan

Kedua, adalah pengembangan sistem e-manifest terpadu angkutan barang. Yang akan disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Darat dari Kementerian Perhubungan.

"Ketiga, dukungan sektor industri terkait karoseri, kawasan industri, teknologi pemantauan akan disampaikan oleh Dirjen dari Kementerian Perindustrian," urainya.

"Yang terakhir, penyediaan akses pembiayaan sektor transportasi dan logistik," tandasnya. (*)

Sumber: reportase