BLSM Desa Bakungkidul Dipotong 200ribu ,PemDes Klaim Sudah Melalui MusDes

CIREBON-Bentuk Kompensasi kenaikan harga BBM yang di gelontorkan pemerintah pusat ternyata tidak bisa sepenuhnya dinikmati oleh rakyat miskin,seperti di Desa Bakungkidul. Mekanisme pencairan bantuan yang sudah di tetapkan pemerintah pusat ternyata tidak bisa berjalan ideal karena kacau nya data yang di berikan Badan pusat statistik (BPS) sehingga banyak warga miskin yang tidak terdata.Di Bakungkidul sendiri ,penerima Kartu perlindungan sosial (KPS) yang di berikan hanya 509 ternyata tidak sesuai dengan jumlah warga miskin di Bakungkidul yang tercantum di penerima raskin. \"Jumlah Penerima KPS ada 509 ,sedangkan Penerima Raskin ada 2000 sekian , jadi untuk teknis pembagian nya berdasarkan MusDes pada hari Minggu di balai desa yang dihadiri Perangkat desa , BPD ,RT,RW dan perwakilan penerima BLSM disepakati untuk nominal yang dipotong adalah seperti itu, untuk Penerima KPS akan mendapatkan Rp.100.000 dan Untuk yang tidak terdaftar Rp.50.000 ,itupun untuk teknis pendistribusian nya dilakukan oleh BPD yang bekerja sama dengan perangkat RT/RW, Pemdes tidak turut terlibat.\"ujar Kusnenti selaku kaur umum Desa Bakungkidul kala ditemui radar saat membagikan kartu KPS(21/7) Ditempat terpisah saat dihubungi melalui sambungan telpon, Camat Jamblang Dedi Susilo mengatakan pihaknya tidak tahu dan tidak pernah diajak bicara untuk masalah pemotongan BLSM di Desa Bakungkidul.\"itu kan program dari pusat jadi tidak ada kaitan nya dengan Pemcam, karena teknis pendistribusian nya langsung lewat PT.POS dan tidak melalui instrumen di Pemkab / Pemcam.\"ungkapnya. sementara itu menurut salah seorang tokoh pemuda yang enggan disebutkan namanya, mencium adanya penyimpangan dana sekitar Rp.25.450.000 sampai dengan Rp.50.000.000 .\"Kalau sampai besok selasa (22/7)dugaan yang kita temukan ini terjadi,jangan salahkan rakyat kalau besok terjadi chaos(keributan-red),Pemdes dan BPD harus bisa mempertanggung jawabkan perbuatan nya,\"Pungkasnya.(dri/rcc)

Sumber: