Direksi Tak Ketemu KPK

WALED- Kabar yang menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah turun ke Cirebon untuk menyelidiki kucuran bantuan fasilitas kesehatan RSUD Waled, masih belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Meski demikian, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Waled, Ali Mughayat, juga tak memberi jawaban pasti. Saat ditanya wartawan koran ini, Ali memberikan jawaban ngambang. Dia tak berani mengiyakan ataupun membantah kabar KPK datang ke rumah sakit di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat itu. “Yang jelas, direksi dan saya sendiri tidak bertemu KPK yang selama ini dikabarkan turun langsung ke RSUD Waled. Kita tidak mengetahui kalau rombongan KPK meninjau langsung ke RSUD Waled,” ujar Ali, kepada Radar, Kamis (25/7). Direksi, kata dia, mempersilahkan KPK datang apabila memerlukan informasi mengenai pembangunan fasilitas kesehatan yang didanai APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Cirebon itu. “Silahkan kalau memang mau datang langsung. Kami tidak ada masalah,” ucapnya. Ali menegaskan, direksi tidak ada kekhawatiran terdampak kasus penggelapan APBD sebesar Rp64 miliar yang dituduhkan kepada Bupati, Drs H Dedi Supardi MM. Direksi juga tidak khawatir persoalan ini akan menghambat jalannya pembangunan proyek ratusan miliar tersebut. “Ngapain khawatir, toh kita cuma pelaksana. Terus kalau permasalahan ini sampai menghambat pembangunan, saya rasa nggak sampai segitunya. Saya yakin pembangunan RSUD Waled masih akan tetap berjalan dan tidak terganggu dengan adanya permasalahan ini,” bebernya. Ali kembali menegaskan, apabila pembangunan fasilitas kesehatan yang mengakibatkan terhambatnya RSUD Waled menjadi rumah sakit rujukan perbatasan, masyarakat sendiri yang akan mengalami kerugian. Sebab, pembangunan yang sedang berjalan berorientasi kepada pelayanan kesehatan masyarakat. Sementara terkait progres pembangunan, Ali menjelaskan, saat ini belum mencapai 50 persen. Dari beberapa paket, baru intensive care unit (ICU), central sterile supply department (CSSD) dan asrama yang selesai pembangunannya. Sebab, dari anggaran tahun 2012 dan 2013, baru Rp34 miliar yang cair dari total Rp118 miliar yang dialokasikan. “Anggarannya saja baru seperempat yang turun, dari pusat belum turun,” katanya. (den)

Sumber: