Masalah Makin Melebar, Indikasi Pembobolan APBD Kian Mencuat

SUMBER- Anggota DPRD dari Fraksi Hanura, Supirman, mengeluarkan pernyataan yang membuat kuping pejabat Pemerintah Kabupaten Cirebon panas. Supirman mengungkapkan, dari hasil penelusuran yang dilakukan, pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat, ternyata tidak pernah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan RSUD Waled. Ini terbukti dari dana yang cair untuk RSUD Waled, baru 30 persennya. “Tidak ada kewajiban pemerintah pusat itu 70 persen dan pemerintah provinsi 20 persen. Saya pertanyakan, mengapa proyek yang tidak jelas pengaggarannya ini digolkan?” bebernya. Supirman menjelaskan, dalam proses lelang proyek, pihak unit layanan pengadaan (ULP) melontarkan pertanyaan yang persis disampaikan DPRD. Yakni, apakah sudah ada anggaran riil untuk membangun sejumlah unit pelayanan kesehatan di RSUD Waled? Makanya, RSUD Waled menyiasatinya dengan membuat MoU yang sebenarnya tidak diketahui anggota DPRD, selain pimpinan. Karena Perda Nomor 15 Tahun 2011 tidak dipakai. “Saya rasa bupati dan  pimpinan DPRD  pun belum memahami betul, sehingga mereka mau saja menandatangi MoU tersebut,” ungkapnya. Bupati, Drs H Dedi Supardi MM, masih bungkam terkait hal ini. “Saya no comment kalau soal itu,” ucap dia, singkat. (jun)

Sumber: