Evaluasi Catatan Pelaksanaan Pilkada 2020

JAKARTA – Evaluasi pelaksanaan Pilkada 2020 mendapatkan sejumlah catatan. Ditemukannya indikasi politik uang, netralitas ASN hingga permasalahan DPT masih menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemilu. Komisi II DPR RI akan membentuk panitia kerja untuk mengevaluasi hal tersebut.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolly Kurnia dalam Rapat Kerja bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP kemarin (19/1) mengatakan, Komisi II dalam kesimpulannya memberikan sejumlah catatan sehingga diperlukan evaluasi.

“Mencermati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR RI menilai perlu dilakukan evaluasi, di antaranya masih terdapat pelanggaran dan sengketa pilkada, masih adanya indikasi praktik politik uang, masih ditemukan permasalahan dalam Daftar Pemilih Tetap, pelanggaran netralitas ASN, Polri/TNI, lemahnya komunikasi dan koordinasi antar penyelenggara pemilu,” paparnya.

Oleh karenanya, berbagai catatan tersebut akan menjadi evaluasi pelaksanaan pesta demokrasi yang berkualitas. “Untuk menindaklanjuti permasalahan Pilkada Serentak Tahun 2020 di atas, Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020,” pungkasnya.

Di tempat sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim jika banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Baik dari dalam negeri, maupun dari luar negeri. Apresiasi untuk Indonesia yang bisa menyelenggarakan Pilkada dengan aman, tertib.

Tidak menutup kemungkinan, model pengaturan jam kedatangan ke TPS dan berbagai inovasi lain yang diterapkan dalam Pilkada Serentak 2020 dapat dijadikan acuan untuk pesta demokrasi berikutnya.

“Mungkin bisa menjadi model, khususnya pada saat pemungutan suara, yang hitungan diatur dengan jam. Ini dapat menjadi model bagi pemilu yang lain, pilkada atau pemilu nasional yang lain ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, Indonesia telah berhasil mengukir sejarah dengan mencatatkan pesta demokrasi yang aman di masa pandemi. Bahkan, Mendagri Tito menjabarkan, angka partisipasi masyarakat secara umum 76,09 persen yang dinilainya cukup baik.

Jika dibandingkan dengan 96 negara di dunia yang melaksanakan hajatan serupa pada masa pandemi.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra berterima kasih atas dukungan semua pihak hingga suksesnya penyelenggaraan Pemilihan 2020 ini.

Ilha, juga menyampaikan seluruh proses tahapan Pemilihan 2020. Mulai dari persiapan (pengaktifan kembali badan ad hoc), pencalonan, kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi hingga yang saat ini tengah berlangsung kesiapan menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).

Di dalam paparannya itu, Ilham juga menyampaikan pemenuhan dan penggunaan anggaran baik yang bersumber dari APBD (melalui NPHD) ataupun APBN, yang kesemuanya diakuinya terpenuhi dan teralokasi dengan baik. “Penghematan anggaran juga berhasil KPU lakukan melalui pemanfaatan katalog sektor pengadaan logistik Pemilihan 2020,” jelas Ilham.

Lebih lanjut Ilham juga sempat melaporkan kesuksesan penggunaan aplikasi Sirekap pada Pemilihan 2020. Meski masih ditemukan sedikit hambatan, namun dia memastikan evaluasi yang telah dihimpun menjadi masukan agar penggunaan Sirekap lebih baik di pemilihan atau pemilu berikutnya. (khf/fin)

Sumber: