Komisi IV DPRD Dorong Pengurangan Pengangguran

CIREBON - Jumlah pengangguran di Kabupaten Cirebon masih banyak. Selama pandemi covid-19, jumlahnya meningkat. Ini perlu ditekan. Eksekutif harus bekerja ektra, menyelesaikan problem tersebut.

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon mencatat, tahun 2019 pengangguran sudah ditekan di angka 10,28 persen. Tetapi, akhir tahun 2020, menjadi 11,5 persen.

• 

Artinya, ketika angkatan kerja penduduk Kabupaten Cirebon mencapai 1,6 juta jiwa, angka pengangguran di tahun 2019 sudah mencapai 164.480 orang. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Ahmad Fawaz menjelaskan, menyelesaikan angka pengangguran tidak bisa sendiri.

Misalnya, menyerahkan semua kepada Dinas Ketanagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) saja. Itu salah. Perlu siergitas dengan dinas lainnya, bersama-sama mendongkrak angka pengangguran.

• 

\"Memang di tahun 2020 kemarin, ada peningkatan angka pengangguran, dikarenakan pandemi covid-19. Banyak terjadi pemutusan hubungan industrial. Jadi bukannya pengangguran turun, justru malah naik di akhir tahun 2020 kemarin,\" ujar Fawaz, kemarin.

Karena itu, kata Fawaz, pihaknya mendorong, agar di tahun 2021 ada program khusus untuk menyelesaikannya. Namun sayangnya Disnakertrans tidak memiliki program khusus. Hanya kegiatan rutin saja. Kalaupun ada, inovasi pelayanan. Untuk mempermudah para pencari kerja (pencaker). Yakni menggunakan sistem online dalam memperoleh kartu kuning.

\"Ini baik. Tapi perlu sosialisasi yang massif. Pelayanan dimasa pandemi ini perlu adanya inovasi,\" terangnya.

Jadi, sambung Politisi PKS itu, pencaker tidak perlu datang langsung ke Disnakertrans. Cukup dengan mendaftar melalui smartphone, pencaker bisa mendapatkan kartu kuning.

Pihaknya mendorong pengurangan tingkat pengangguran melalui sektor wisata. Namun sayangnya, target sektor wirausaha tahun 2020 lalu, hanya tercapai 20 persen. Padahal, targetnya 50 persen.

\"Artinya, setengah saja ternyata tidak sampai. Padahal di masa pandemi, sisi kewirausahaan ini yang menjadi penolong agar tingkat pengangguran terbuka itu turun,\" ungkapnya.

Makanya, perlu ada keterbukaan dari dinas lain. Sinergis. Agar sama-sama terlibat dalam penyelesaian persoalan pengangguran. \"Betul, bahwa Disnaker itu punya target mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan sektor kewirausahaan. Sementara program dia ngga ada. Tapi target dikasih. Mana bisa. Jadi, dinas lain pun harus terlibat,\" pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cirebon Erry Achmad Husaery SH MM mengatakan, tak bisa berbuat banyak di masa pandemi covid-19. Apalagi, anggaran yang diberikan pemerintah daerah melalui APBD sangat kecil, hanya Rp7 miliar selama setahun.

\"Di tahun ini sebetulnya kita ingin meningkatkan sarana dan prasana dalam memacu kinerja kita. Tapi, anggaran yang diberikan di APBD 2021 hanya Rp7 miliar,\" singkatnya. (sam/adv)

Sumber: