Pertanyakan Kuota P3K, PGM Tasikmalaya Bakal Ngadu ke KemenPAN RB

TASIKMALAYA– Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Kota Tasikmalaya tak bisa tidur nyenyak. Mereka terus menuntut agar formasi dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini tersedia. Ketua PGM Kota Tasikmalaya Asep Rizal Asyari mengaku sudah melakukan audiensi dan pertemuan dengan berbagai pihak. Dari mulai Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Agama dan DPRD Kota Tasikmalaya.

“Tapi sepertinya belum ada titik terang untuk guru agama (madrasah, red), tentu hal ini membuat guru agama tak bisa tidur nyenyak,” ujarnya, Kamis (11/3).

Sampai kemarin, formasi dalam perekrutan PPPK bagi guru agama masih kosong. Belum ada harapan yang jelas untuk kelanjutan karier para guru madrasah di bawah naungan Kementerian Agama tersebut.

Maka dari itu, pihaknya berencana melakukan audiensi ke Menpan RB di Jakarta pekan depan. Para guru agama pada dasarnya ingin berbondong-bondong namun terkendala protokol kesehatan. “Kalau tidak sedang pandemi Covid-19, kami inginnya ramai-ramai, tapi mau bagaimana lagi kondisinya seperti ini,” katanya.

Disinggung formasi penerimaan PPPK untuk guru agama dari Kemenag, kata Asep, pihaknya sudah melakukan kroscek. Pada prinsipnya, Kementerian Agama dari daerah sampai pusat sudah mengajukan. “Tapi enggak tahu kenapa alokasinya (kuota, red) tidak ada,” tuturnya.

Pihaknya pun tidak habis pikir dengan minimnya perhatian pemerintah kepada guru agama. Sejak perekrutan CPNS dahulu sampai PPPK, prioritas seolah untuk guru pendidikan umum saja. “Secara nasional pun guru agama yang PNS hanya sekitar 12 persen saja,” katanya.

Menurut dia, hal ini merupakan preseden buruk pemerintah dalam mendukung pendidikan akhlak generasi muda. Karena tidak bisa dipungkiri, ada nilai plus dalam pendidikan madrasah yang tidak ada di sekolah umum.

“Ini bentuk kegagalan dari pemerintah,” katanya.

Seharusnya, sambung Asep, pemerintah bisa bersikap adil dan proporsional dalam memperlakukan guru di sekolah umum dan madrasah. Jangan sampai seolah pendidikan di madrasah tidaklah penting.  “Kalau dianggap penting, seharusnya diperhatikan,” kata dia.

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) berjanji bakal terus memperjuangkan guru-guru agama honorer agar masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI SMK Kota Tasikmalaya Dra Lina Herlina MPd membenarkan AGPAII akan melaksanakan mogok mengajar, kalau tuntutannya belum terpenuhi. Pihaknya pun menghormati keputusan tersebut.

\"Untuk sementara waktu, kita belum bisa memastikan apakah mengikuti atau tidak. Minggu depan akan didiskusikan terlebih dahulu, yang terpenting bisa mendapatkan keputusan yang terbaik untuk pendidikan dan kesejahteraan guru PAI honorer,\" ujarnya.

KEMENAG JANJI BERJUANG

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Muhammad Ali Ramdhani menegaskan pihaknya akan konsisten memperjuangkan kepentingan para guru agama honorer semaksimal mungkin.

Sumber: