Menteri KKP Sapa Nelayan di PPN Kejawanan, Mendengar Keluhan hingga Kode Dukung Wisata Bahari

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono sowan dengan para nelayan di Cirebon kemarin. Mendengar keluhan pencari ikan yang terus menjerit di masa-masa sulit. Kepala PPN Kejawanan Bagus Oktori Sutrisno ikut mendampingi. Sekaligus persentasi, agar pengembangan wisata bahari segera terealisasi.

ADE GUSTIANA, Cirebon

TEMU-tanya terjalin di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan di Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, itu. KKP sekaligus membagikan 1000 paket sembako --yang diwakili 20 orang nelayan yang hadir. Mereka terlebih dulu dilakukan rapid test. “Pembagian sembako itu masih akan terus dilakukan dalam beberapa hari ke depan,” ujar Bagus, usai acara berlangsung. “Sembakonya sudah kita simpan, tinggal distribusinya aja yang bergilir untuk menghindari kerumunan,” sambungnya.

Bagus menambahkan, sembako dibagikan kepada mereka nelayan-nelayan kecil. Baik dari Kabupaten/Kota Cirebon. “Bukan nelayan di PPN Kejawanan,” jelasnya. Mumpung ketemu menteri, para nelayan itu juga tak sungkan menyampaikan keluhan. Salah satu di antara yang membuat menggerutu adalah sarana dan prasarana yang dirasa kurang memadai. Seperti fasilitas tangkap ikan menggunakan jaring yang belum memenuhi standar. Juga soal asuransi nelayan yang sudah lama nonaktif. Tidak bisa diperpanjang.

Nelayan juga berharap alat tangkap yang tidak ramah lingkungan agar bisa dikurangi. Karena mereka yang menangkap menggunakan jaring dan aman, jelas terganggu. Otomatis hasil tangkapan berkurang. Karena rusaknya biota laut akibat cara-cara tangkap ikan yang merugikan. “Mereka juga ingin ada tambahan kapal. Tapi jangan fiber, mintanya kapal kayu,” bebernya.

Kesempatan itu Bagus sekilas memaparkan profil PPN Kejawanan. Dijelaskan sambil melihat peta wilayah setempat. Termasuk rencana pengembangan wisata bahari itu. “Sejak tadi malam (malam sebelum kedatangan ke PPN Kejawanan, red) sudah saya laporkan ke beliau (menteri KKP, red). Saya menggugah perhatian, supaya wisata bahari dikembangkan,\" tuturnya.

Pak Menteri, kata Bagus, memang merespons. Namun belum menjurus ke tindaklanjut yang lebih serius. “Beliau meminta untuk melakukan evaluasi. Seperti menghitung dampak terhadap ekonomi jika itu dikembangkan. Dan seterusnya,” terangnya.

PPN Kejawanan, lanjutnya, tentu akan melakukan tindak lanjut atas perintah menteri tersebut. Karena menurutnya memang itu harus diputuskan secara tepat. Dia telah mentaksir anggaran pengembangan itu. “Sekitar 10-15 miliar sudah akan jadi wisata yang lebih representatif,\" ungkapnya, menghitung anggaran kasar yang akan diajukan untuk pengembangan wisata bahari Kejawanan.

Meski begitu PPN Kejawanan memiliki anggaran pribadi untuk segmen prioritas. Seperti membangun MCK, musala hingga rumah bilas. “Kalau itu mudah-mudahan bisa terlaksana (diselesaikan, red) tahun ini,\" tukasnya. Sementara untuk proyeksi besar seperti pembangunan museum bahari, kata Bagus, anggaran akan dimaksimalkan dari pusat.

Sebelum sowan dengan nelayan, Sakti Wahyu Trenggono juga mengunjungi pabrik pembuatan jaring ikan PT Arida. Berlokasi di Jalan Dukuh Duwur, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Pabrik yang sudah puluhan tahun berdiri itu bahkan telah melakukan ekspor produk. Selain ekspor ke negara-negara di Asia, juga ekspor ke negara-negara di Eropa. Sakti melihat pembuatan jaring tangkap ikan secara langsung. Sekaligus mengamati produk yang dihasilkan. Juga benang yang digunakan.

Sekda Kota Cirebon Agus Mulyadi mengatakan PT Arida merupakan pabrik jaring terbesar di Cirebon. Cara menangkap ikan menggunakan jaring itu, juga dianggap cara yang legal. Tidak merusak dan menimbulkan pencemaran. Termasuk yang menjadi catatan, kata pria yang akrab disapa Gus Mul itu adalah terkait permohonan alat tangkap untuk nelayan.

Kepala Dinas Pangan Pertanian Kelautan Perikanan Kota Cirebon Ir Yati Rohayati menambahkan, Pemkot Cirebon telah melakukan berbagai program demi kesejahteraan nelayanan. Selain pemberian asuransi, katanya, juga ada program subsidi solar. \"Pemerintah itu support untuk para nelayanan. Khususnya nelayan kecil, sudah cukup bagus. Selain bantuan jaring, kapal, terus juga asuransi kemudian subsidi,\" paparnya.

Keluhan-keluhan nelayan, kata Yati, dari dulu masih sama. Yakni terkait biaya operasional untuk melaut yang tinggi. Sementara hasil tangkap mereka masih rendah. \"Jadi memang BOP (biaya overhead pabrik, red) masih belum terpenuhi,\" sambungnya.

Selama masa pandemi, Yati mengklaim Pemerintah telah memberikan solusi. Misalnya dengan menyalurkan bantuan sembako dari presiden. Pemkot, katanya, juga men-support sarana dan prasarana untuk para nelayan. \"Sehingga mereka bisa melaut dan menghasilkan ikan yang bisa memenuhi kebutuhan,” terangnya. Termasuk membantu pemasaran hasil tangkap nelayan selama masa pandemi. “Kita ikut memasarkan/menawarkan hasil tangkapannya. Caranya melalui online. Seperti WhattsApp,\" tutupnya.

Sumber: