Pokir DPRD Didominasi Masalah Klasik Pemkab

CIREBON- Pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2020 disampaikan ke pemerintah daerah, kemarin. Dari dapil I sampai dapil VII. Semuanya membawa permasalahan yang berbeda. Ada pula yang sama.

Misalnya, masalah sampah, banjir, dan infrastruktur pembangunan. Semua ini, menjadi PR pemerintah daerah. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi MSi mengatakan, ada beberapa poin yang ditekankan dalam Pokir DPRD.

• 

Di antaranya adalah penguatan Desk penelitian pengembangan (Litbang). Hal ini dimaksudkan, agar Litbang menjadi posisi yang strategis dalam pembangunan.

\"Kita juga meminta kepada Pemkab, agar melakukan pendisiplinan terhadap kinerja Aparatur Negara. Karena tanpa kedisplinan yang baik, maka pembangunan akan berjalan tidak efektif,\" ujar Luthfi.

Menurutnya, dalam pokir juga dimasukan, terkait dengan pembangunan infrastruktur menuju Cirebon bebas banjir. Pun mendorong, agar Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Kubangdeleg pada tahun 2021 ini bisa tereksekusi begitu juga dengan infrastruktur bisa selesai.

\"Kita juga mendorong agar TPS di setiap Kecamatan juga sudah ada,\" kata Politikus PKB itu.

Berikutnya, lanjut pria berkacamata itu, pihaknya juga meminta penyusunan grand design penanggulangan banjir. Khususnya untuk banjir di Desa Gunung Sari Kecamatan Waled, Gunungjati, terkait dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Condong, Bondet, Susukan dan juga DAS Cisanggarung.

\"Kami juga minta agar pemerintah daerah melakukan kampanye secara masif, mendorong program gotong royong  dan kerja bakti di seluruh Kabupaten Cirebon. Termasuk mendorong masyarakat membangun drainase di depan rumahnya masing-masing,\" ungkapnya.

Alasannya, sambung Luthfi, jika mengandalkan anggaran pemerintah butuh Rp1,2 Triliun.

Sektor lainnya, yakni peningkatan produktivitas Kabupaten Cirebon di sektor pertanian, industri, dan wisata. Sebab, pihaknya juga ingin memastikan pengembangan produk unggulan dan bisa menjadi solusi untuk penyelesaian pengangguran dan kemiskinan.

“Kita ingin mendorong pemerintah untuk menggenjot sektor UMKM. Segera membukakan pengembangan kawasan industri di Cirebon  timur, dan memastikan pariwisata strategis di Trusmi, Gunung Jati, dan Sedong, ini menjadi prioritas,” katanya.

Pokok pikiran lainnya juga, meliputi pengembangan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian, pengembangan sarana perpustakaan dan laborium untuk meningkatkan mutu pendidikan ini penting.

Selanjutnya, tambah Luthfi, terkait penanggulangan kemiskinan secara umum, pihaknya mendorong pemerintah untuk menyusun program bantuan, wawasan, dan kemampuan teknis dan management kepada usaha kecil dan menengah.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong pembangunan kawasan-kawasan UMKM di Kabupaten Cirebon. Tujuannya, untuk membangun iklim yang positif terkait pengembangan pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM.

Sumber: